DPRD Malut dan Pemprov Geram Solar Subsidi Langka di Pasaran

Senin, 11 Mei 2026 - 18:44 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe menemui massa aksi digedung DPRD Malut. || dok : Ilham/Kasedata

Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe menemui massa aksi digedung DPRD Malut. || dok : Ilham/Kasedata

Kasedata.id – DPRD Maluku Utara mulai geram melihat kelangkaan bio solar subsidi yang terus terjadi. Meski PT Pertamina Patra Niaga berkali-kali mengklaim stok aman, fakta di lapangan justru masyarakat kesulitan mendapatkan BBM hingga memicu aksi protes.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Utara, Said Banyo, menegaskan DPRD siap membentuk Panitia Khusus (Pansus) jika persoalan distribusi bio solar tidak segera diselesaikan.

“Pertamina bilang stok aman, tapi rakyat justru kesulitan mendapat solar. Kalau terus dibiarkan, DPRD akan dorong pembentukan Pansus,” tegas Said, Senin (11/5/2026).

Menurut Said, bio solar subsidi di Maluku Utara sudah lama langka dan paling berdampak pada masyarakat kecil, terutama sektor transportasi. DPRD juga mencurigai adanya permainan dalam distribusi BBM subsidi.

“Katanya kuota ada, tapi barang di lapangan hilang. Jangan sampai ada permainan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe usai memimpin hering bersama dengan massa aksi di aula kantor Gubernur memastikan pemerintah daerah akan mengawal penuh persoalan tersebut. Pemprov bersama DPRD dan Pertamina juga akan menggelar pertemuan lanjutan dengan pengelola SPBU di Maluku Utara.

Baca Juga :  Kelangkaan Solar Subsidi Kembali Picu Kemarahan Besar Sopir Truk

“Katanya stok ada, tapi faktanya masyarakat tidak dapat. Karena ini hak rakyat, pemerintah wajib mengawal,” ujar Sarbin.

Sarbin juga menyoroti dugaan penimbunan BBM yang sebelumnya ditemukan Organda Damtruk. Pemprov, kata dia, akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk menindak jika ditemukan pelanggaran.

“Kalau memang ada permainan atau penimbunan, tentu harus ditindak tegas,” tandasnya. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project
Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata
DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak
Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi
Dari Forum Akademik hingga Batu Angus, TPT PERHAPI Angkat Potensi Ternate
Komitmen Sherly-Sarbin Nyata, Satu Lagi Sekolah Kedinasan Dibuka bagi Putra-Putri Malut
Pimpin IKTK, Rizqi Yusuf Ajak Warga Tidore Perkuat Solidaritas
Pemprov Malut Percepat Hunian Suku Togutil, Anggaran Rp 2 Miliar Disiapkan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 22:25 WIT

Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project

Selasa, 17 November 2026 - 21:41 WIT

Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata

Selasa, 17 November 2026 - 21:29 WIT

DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak

Selasa, 17 November 2026 - 18:11 WIT

Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi

Senin, 16 November 2026 - 23:56 WIT

Dari Forum Akademik hingga Batu Angus, TPT PERHAPI Angkat Potensi Ternate

Berita Terbaru