Tutup Reses di Halbar, Muhajirin Tegaskan Seluruh Aspirasi Siap Dikawal

Kasedata.id – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhajirin Bailussy, menutup rangkaian reses masa sidang kedua tahun 2026 dengan menyambangi delapan titik di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Ternate–Halmahera Barat.

Kabupaten Halmahera Barat menjadi titik kedelapan sekaligus penutup dari seluruh agenda reses yang dijalankan Muhajirin dalam masa sidang kali ini. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan.

“Alhamdulillah, seluruh agenda reses di Kota Ternate dan Halbar telah kami tuntaskan. Halbar menjadi titik terakhir dalam pelaksanaan reses masa sidang kedua tahun 2026,” ujar Muhajirin Bailussy saat dikonfirmasi Kasedata.id, Rabu (20/5/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Muhajirin mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, antusiasme warga menunjukkan besarnya harapan publik terhadap pembangunan yang lebih merata dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Beragam aspirasi disampaikan warga, mulai dari persoalan infrastruktur jalan dan jembatan, drainase, bantuan sosial, akses jaringan telekomunikasi, jalan tani, sarana-prasarana pertanian, hingga kebutuhan sektor pendidikan.

Tak hanya tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, para pelaku UMKM serta pihak sekolah juga aktif menyampaikan usulan dan kebutuhan yang selama ini belum tersentuh maksimal oleh pemerintah.

Muhajirin menegaskan, seluruh aspirasi yang masuk tidak akan berhenti sebagai catatan seremonial semata, melainkan akan diperjuangkan sesuai kewenangan lembaga.

“Kami akan memilah mana yang menjadi kewenangan DPRD kabupaten/kota dan mana yang menjadi ranah DPRD Provinsi Maluku Utara. Namun yang pasti, seluruh aspirasi masyarakat tetap kami kawal dan perjuangkan sesuai porsi dan kewenangan,” tegasnya.

Ia menilai, reses bukan sekadar agenda formal anggota dewan, tetapi ruang penting untuk mendengar langsung suara rakyat tanpa sekat dan tanpa perantara. Dengan turun langsung ke lapangan, kebijakan yang lahir diharapkan benar-benar berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.

“Wakil rakyat harus hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung persoalan mereka, lalu memperjuangkannya dalam kebijakan dan program pembangunan,” tandasnya.

Muhajirin berharap, hasil reses tersebut dapat menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran, merata, dan menyentuh kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat bawah. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi