Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara memperkuat kolaborasi dalam mendorong ketahanan ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi biru sekaligus pengendalian inflasi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Selasa (18/8/2026).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, mengatakan sinergi antara BI dan pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Maluku Utara, sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Handi menyoroti dinamika inflasi, prospek pertumbuhan ekonomi serta besarnya potensi sektor perikanan sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah. Menurutnya, pengembangan sektor tersebut tidak cukup hanya berhenti pada produksi, tetapi perlu didorong hingga tahap hilirisasi agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi pengendalian inflasi, pemerintah daerah bersama BI terus memperkuat Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan strategis. Fasilitasi kerja sama saat ini dilakukan dengan wilayah Probolinggo dan Blitar untuk menjamin pasokan bawang merah, cabai, dan telur ayam ras ke Maluku Utara.
Sementara itu, komoditas ikan segar seperti cakalang dan malalugis menjadi salah satu penyumbang inflasi secara kumulatif. Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya konsumsi masyarakat yang tidak sebanding dengan pasokan akibat cuaca dan gelombang tinggi sejak awal tahun.
Inflasi kumulatif Maluku Utara yang berada di angka 4,46 persen menjadi perhatian bersama. Melalui optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah dan BI berupaya menjaga stabilitas harga sekaligus mengarahkan inflasi menuju sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen.
Di sisi lain, prospek ekonomi Maluku Utara pada triwulan III dan IV diperkirakan tetap tumbuh tinggi pada kisaran double digit. Struktur ekonomi daerah juga terus mengalami perubahan, ditandai dengan meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan yang sebelumnya sebesar 5,67 persen pada 2010 menjadi 42,01 persen.
Handi menjelaskan, berdasarkan analisis Input-Output BPS, sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kawasan Sulampuwa (Sulawesi, Maluku, dan Papua) menyumbang sekitar 22,3 persen produksi perikanan tangkap nasional yang mencapai 2,19 juta ton pada 2024.
Di Maluku Utara sendiri, produksi perikanan masih didominasi perikanan tangkap dengan perbandingan sekitar tiga banding satu terhadap perikanan budidaya. Besarnya potensi tersebut perlu diikuti dengan pembenahan dari hulu hingga hilir agar sektor kelautan benar-benar mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Sejumlah tantangan masih menjadi pekerjaan rumah, mulai dari hilirisasi yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur rantai dingin, teknologi dan mekanisasi armada yang masih rendah, hingga dampak perubahan iklim terhadap volume tangkapan dan stabilitas harga ikan.
Produk perikanan Maluku Utara juga memiliki ruang besar untuk meningkatkan nilai tambah. Tidak hanya dipasarkan dalam bentuk loin beku atau cakalang, hasil perikanan dapat dikembangkan menjadi produk turunan seperti minyak ikan, tepung ikan untuk pakan hingga gelatin berbahan tulang tuna.
Untuk itu, akselerasi hilirisasi menjadi salah satu agenda penting yang perlu didorong melalui kolaborasi pemerintah, BI dan dunia usaha. Reaktivasi fasilitas cold storage yang tidak aktif, modernisasi armada penangkapan ikan berukuran 5 hingga 20 GT serta penguatan akses pasar juga menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi biru.
Peluang investasi sektor perikanan turut didorong melalui pemanfaatan dokumen Initial Project Ready to Offer (iPRO) dari DPMPTSP untuk ditawarkan dalam ajang Sulampuwa Investment Forum di Makassar.
Selain penguatan investasi, pemerintah dan BI juga mendorong optimalisasi pasar ekspor yang telah tersedia serta perluasan program Kampung Nelayan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kolaborasi antara Pemprov Maluku Utara dan Bank Indonesia diharapkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi, tetapi juga mengubah kekayaan laut Maluku Utara menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bernilai tambah dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
