Kadin Malut Siapkan Agenda Strategis Menuju Rakornas, Rapimprov Dibuka Ketum Anindya Bakrie 

Kasedata.id – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Maluku Utara bersiap menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) pada 24 September 2026. Forum ini menjadi momentum penting untuk mengonsolidasikan agenda dunia usaha Maluku Utara sekaligus merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang akan dibawa ke tingkat nasional.

Rapimprov tersebut akan dibuka langsung Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, melalui Zoom dan diikuti seluruh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kadin se-Indonesia. Pelaksanaannya juga bertepatan dengan Hari Lahir (Harlah) Kadin ke-58, sehingga forum ini menjadi bagian dari momentum konsolidasi organisasi secara nasional.

Ketua Kadin Maluku Utara, Muchsin Thalib, mengatakan Rapimprov tidak diarahkan sekadar sebagai agenda seremonial organisasi. Forum tersebut akan menjadi ruang untuk memetakan persoalan dunia usaha sekaligus menyusun agenda konkret yang dinilai penting untuk diperjuangkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin pada Oktober 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Rapimprov dimulai pada 24 September. Pembukaannya dilaksanakan serentak secara nasional melalui Zoom bersama Ketua Umum Kadin Indonesia dan seluruh DPD Kadin se-Indonesia. Setelah itu kita masuk pada pembahasan internal melalui Komisi I, II dan III,” ujar Muchsin kepada Kasedata.id, Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, momentum Rapimprov menjadi penting karena Maluku Utara tengah berada pada fase pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan aktivitas investasi dan industri berskala besar. Kondisi tersebut harus diikuti dengan peningkatan peran pengusaha lokal agar investasi yang masuk memberikan efek ekonomi yang lebih luas bagi daerah.

Karena itu, investasi, hilirisasi, penguatan UMKM, konektivitas, serta pengembangan sektor produktif menjadi sejumlah isu yang akan dihimpun dan dibahas. Kadin ingin memastikan pelaku usaha lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah derasnya investasi, tetapi dapat mengambil bagian dalam rantai pasok dan kemitraan industri.

“Kita ingin investasi yang masuk ke Maluku Utara juga membuka ruang yang lebih besar bagi pengusaha lokal. Jangan sampai pengusaha daerah hanya menjadi penonton. Harus ada kemitraan, peluang usaha dan rantai pasok yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha lokal,” tegasnya.

Muchsin yang baru dilantik sebagai Ketua Kadin Maluku Utara pada Juli 2026 itu juga telah melakukan koordinasi dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos. Dalam komunikasi tersebut, gubernur mendorong agar seluruh perusahaan yang berdomisili dan menjalankan aktivitas usaha di Maluku Utara memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Kadin.

Menurut Muchsin, langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ekosistem dunia usaha sekaligus membangun basis data dan kelembagaan yang lebih jelas antara Kadin dengan perusahaan yang beraktivitas di Maluku Utara.

“Hal itu sudah saya sampaikan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia. Beliau berterima kasih dan melihat ini sebagai sesuatu yang baik. Bahkan bisa menjadi contoh bagi provinsi lain agar melakukan hal yang sama seperti Maluku Utara,” ungkapnya.

Ia menilai penguatan keanggotaan Kadin akan memudahkan organisasi dalam memetakan potensi, kebutuhan dan persoalan dunia usaha. Dengan basis pelaku usaha yang lebih terorganisasi, Kadin juga dapat menjalankan fungsi advokasi serta membangun kemitraan antara perusahaan besar dan pengusaha daerah secara lebih efektif.

Di sisi lain, Kadin Maluku Utara akan mendorong agar sektor-sektor ekonomi lokal memperoleh ruang lebih besar dalam agenda pembangunan. Pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, pariwisata, ekonomi kreatif hingga usaha pendukung industri dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Penguatan UMKM juga menjadi perhatian. Muchsin menegaskan, UMKM harus didorong naik kelas melalui perluasan akses pasar, peningkatan kapasitas dan kemitraan dengan perusahaan besar.

“UMKM bukan hanya bagaimana mendapatkan bantuan. Yang lebih penting adalah bagaimana produknya masuk pasar, menjadi pemasok dan bisa bermitra dengan perusahaan yang lebih besar,” katanya.

Persoalan konektivitas antardaerah juga masuk dalam perhatian Kadin. Sebagai provinsi kepulauan, Maluku Utara menghadapi tantangan distribusi dan logistik yang berpengaruh terhadap biaya produksi, harga barang dan daya saing usaha.

Seluruh isu tersebut akan dihimpun dalam Rapimprov untuk kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi. Kadin Maluku Utara ingin suara dunia usaha dari daerah tidak berhenti di forum internal, tetapi memiliki ruang untuk dibawa dan diperjuangkan dalam agenda Kadin di tingkat nasional.

“Rapimprov bukan sekadar forum organisasi. Ini momentum untuk menyatukan suara dunia usaha Maluku Utara dan menyusun agenda ekonomi daerah yang bisa kita bawa dari Maluku Utara ke tingkat nasional,” pungkas Muchsin. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi