Home / Daerah / Pendidikan

Dikbud Malut Ungkap Transportasi Masih Jadi Kendala Akses Pendidikan

Redaksi

Rabu, 23 September 2026 - 00:25 WIT

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah. || Foto : Kasedata.id

Kasedata.id – Persoalan akses pendidikan di Maluku Utara kini bukan lagi soal minimnya sekolah, melainkan bagaimana siswa bisa mencapai sekolah. Di wilayah kepulauan, keterbatasan transportasi darat dan laut masih menjadi hambatan serius bagi pemerataan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Maluku Utara, Abubakar Abdullah, mengatakan lebih dari 400 satuan pendidikan telah beroperasi. Sejumlah akses jalan antarkawasan juga telah terbangun. Namun, kondisi geografis Maluku Utara membuat mobilitas siswa menuju sekolah masih menghadapi kendala.

“Data menunjukkan sekolah sudah tersedia. Namun, transportasi masyarakat dari tempat pemukiman menuju titik lokasi sekolah masih menjadi problem utama,” ujar Abubakar Abdulah dalam Rakor Pendidikan, Rabu (23/9/2026) malam.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, persoalan tersebut masih terjadi di sejumlah wilayah kepulauan, seperti Kepulauan Sula, Morotai dan Halmahera Selatan. Di beberapa daerah, siswa bahkan harus menempuh perjalanan darat sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan perahu laut untuk mencapai sekolah.

Kondisi geografis dan keterbatasan transportasi itu turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi masih adanya Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data Bappeda, Angka Partisipasi Murni (APM) Maluku Utara berada di angka 63 persen, sementara Angka Partisipasi Sekolah (APS) dalam Rapor Pendidikan mencapai 79 persen.

Pemprov Maluku Utara kini mendorong solusi melalui usulan kepada Kementerian Perhubungan. Dukungan yang diusulkan mencakup pengadaan bus sekolah serta penguatan fasilitas transportasi darat dan laut untuk siswa di wilayah kepulauan.

Abubakar menegaskan, pemerataan pendidikan di Maluku Utara tidak cukup hanya dengan membangun sekolah. Tanpa akses transportasi yang memadai, keberadaan sekolah belum sepenuhnya menjamin anak-anak di wilayah terpencil dapat menikmati pendidikan secara setara. (*)