DPRD Malut Perketat Pokir 2027, Iqbal : Tak Ada Lagi ‘Budgeting’ Tidak Resmi

Senin, 28 September 2026 - 10:55 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray. || Foto : Kasedata.id

Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray. || Foto : Kasedata.id

Kasedata.id – Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Maluku Utara untuk APBD 2027 bakal dikawal lebih ketat. Ketua DPRD Malut, Iqbal Ruray, menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun 45 anggota DPRD saat reses harus masuk melalui mekanisme perencanaan yang jelas sejak awal.

Hal itu disampaikan Iqbal saat diwawancarai awak media usai menggelar reses, Senin (28/9/2026). Menurutnya, pengawalan Pokir harus dimulai dari tahapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan disinkronkan dengan program pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Seluruh usulan program yang diserap oleh 45 anggota DPRD saat turun reses ke masyarakat kini harus dikawal baik sejak awal di RKPD tiap OPD. Ke depan, sistem Pokir tidak lagi seperti yang lalu-lalu,” tegas Iqbal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menekankan, setiap aspirasi masyarakat wajib memiliki dokumen pendukung yang jelas, termasuk berita acara dan lampiran usulan. Dengan pola tersebut, aspirasi pembangunan seperti jalan lingkungan maupun bantuan rumah ibadah dapat diproses berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan.

Baca Juga :  Warga Dowora Krisis Air, Fraksi NasDem Minta Pemprov Malut Tak Tinggal Diam

“Seluruh aspirasi wajib dilengkapi berita acara dan lampiran usulan yang jelas. Tidak ada lagi istilah ‘budgeting’ tidak resmi. Semua usulan masyarakat diakomodir dan menjadi cikal bakal APBD 2027,” katanya.

Selain mengawal Pokir 2027, DPRD Malut mendorong percepatan evaluasi Perubahan APBD 2026 di Kemendagri agar dapat dituntaskan pada awal Oktober. Percepatan ini diperlukan agar OPD memiliki waktu cukup untuk mengeksekusi program hingga Desember 2026 sekaligus mengantisipasi membengkaknya SILPA.

Dalam Perubahan APBD 2026, DPRD dan Pemprov Malut juga telah menyepakati alokasi pembayaran kewajiban daerah. Utang pihak ketiga dialokasikan Rp 30 miliar dari estimasi kewajiban sekitar Rp 119 miliar, sementara sisanya diupayakan diselesaikan pada 2027 seiring masuknya Transfer ke Daerah (TKD). Untuk kewajiban DBH, dialokasikan penyelesaian lebih dari Rp 200 miliar.

Baca Juga :  Koperasi Merah Putih Dibentuk, Dorong Ekonomi Desa Halmahera Selatan

Terkait skema pinjaman daerah Rp 500 miliar dalam KUA-PPAS 2027, Iqbal menjelaskan persetujuan DPRD bersifat kelembagaan dan tetap melalui evaluasi Kemendagri, Kementerian Keuangan serta lembaga penyalur seperti PT SMI. Skema tersebut merupakan standby loan, sehingga tidak otomatis ditarik apabila penerimaan transfer daerah berjalan normal dan mencukupi.

“Kita bicara sesuai regulasi. Kalau penerimaan transfer daerah berjalan normal dan mencukupi, pinjaman itu tidak perlu ditarik atau direalisasikan,” jelasnya.

Iqbal sekaligus membantah isu adanya pembagian porsi pengerjaan proyek, termasuk kabar skema 40:60 yang dikaitkan dengan anggaran pinjaman. Ia menegaskan seluruh proses penganggaran maupun pembangunan harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Tidak ada seperti itu. Semua proses berjalan sesuai aturan,” tegasnya. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project
Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata
DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak
Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi
Bidik Kursi Wakil Ketua DPRD Malut, Hanura Siapkan Mesin Pemilu 2029
Dari Forum Akademik hingga Batu Angus, TPT PERHAPI Angkat Potensi Ternate
Komitmen Sherly-Sarbin Nyata, Satu Lagi Sekolah Kedinasan Dibuka bagi Putra-Putri Malut
Pimpin IKTK, Rizqi Yusuf Ajak Warga Tidore Perkuat Solidaritas

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 22:25 WIT

Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project

Selasa, 17 November 2026 - 21:41 WIT

Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata

Selasa, 17 November 2026 - 21:29 WIT

DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak

Selasa, 17 November 2026 - 18:11 WIT

Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi

Selasa, 17 November 2026 - 08:30 WIT

Bidik Kursi Wakil Ketua DPRD Malut, Hanura Siapkan Mesin Pemilu 2029

Berita Terbaru