Warga Dowora Krisis Air, Fraksi NasDem Minta Pemprov Malut Tak Tinggal Diam

Kasedata.id, – Di tengah geliat pembangunan di Maluku Utara, persoalan paling mendasar justru masih menghantui warga di sebuah pulau kecil. Di Desa Dowora, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Air untuk kebutuhan sehari-hari harus didatangkan dari luar pulau. Memasuki musim kemarau, kondisi itu kian mengkhawatirkan karena Pulau Dowora tidak memiliki sumber air tawar alami.

Lebih dari 2.000 warga kini berada dalam bayang-bayang krisis. Bagi mereka, air bukan sekadar soal fasilitas pelayanan publik, tetapi menyangkut kebutuhan untuk bertahan hidup.

Persoalan ini mendapat sorotan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Fraksi NasDem, Jimmy Rifky The. Ia mendesak Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda segera mengambil langkah konkret agar kebutuhan dasar warga Dowora tidak tersandera oleh panjangnya proses birokrasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Desakan tersebut disampaikan Jimmy kepada Gubernur dalam Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Jumat (11/9/2026).

Jimmy mengatakan persoalan tersebut semakin serius karena masyarakat harus menghadapi musim kemarau dalam kondisi keterbatasan sumber air. Bahkan, jika kemarau berlangsung hingga lima atau enam bulan, warga dikhawatirkan mengalami kondisi yang jauh lebih sulit.

“Kalau musim kemarau ini berjalan sampai lima atau enam bulan ke depan, warga bisa menjadi pengungsi karena tidak ada air minum sama sekali,” ujar Jimy.

Menurutnya, pemerintah desa telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan sejumlah instansi teknis, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Balai Wilayah Sungai (BWS), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun, hingga kini belum ada solusi cepat yang benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Anggota DPRD Dapil IV, Halmahera Selatan itu menilai pemerintah tidak perlu menunggu pembangunan infrastruktur besar untuk menangani kondisi tersebut. Solusi paling cepat, kata dia, adalah memperbaiki armada pengangkut air milik masyarakat yang saat ini mengalami kerusakan.

Armada itu menjadi sangat penting karena sumber air tawar terdekat berada di daratan Halmahera yang berjarak sekitar 30 hingga 40 mil laut dari pulau.

“Solusi yang ada dan tercepat adalah memperbaiki armada angkut air bersih milik mereka yang membutuhkan biaya sekitar Rp 200 juta,” katanya.

Jimmy menilai kebutuhan anggaran tersebut relatif kecil dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani. Karena itu, ia meminta persoalan Dowora tidak menunggu mekanisme Pokir DPRD atau penganggaran reguler yang membutuhkan waktu panjang.

“Ini masalah hajat hidup, masalah bertahan hidup,” tegasnya.

Ia pun meminta Pemprov Maluku Utara mencari skema penanganan darurat yang memungkinkan, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi desakan tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda memastikan persoalan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan menjadi perhatian pemerintah provinsi.

Sherly mengatakan kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri dari banyak pulau membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda. Persoalan kebutuhan dasar, termasuk ketersediaan air, harus ditangani sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

“Untuk kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih, kita harus hadir. Ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan dasar mereka,” ujar Sherly.

Menurut Sherly, penanganan persoalan Dowora harus dilakukan melalui dua pendekatan. Intervensi darurat diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek, sementara solusi permanen harus disiapkan agar persoalan serupa tidak terus berulang.

“Untuk jangka pendek kita lakukan intervensi darurat. Tetapi untuk jangka panjang harus ada sumber air yang permanen, apakah melalui sumur bor atau eksplorasi sumber air lainnya,” jelasnya.

Pemprov Maluku Utara akan berkoordinasi dengan BWS dan instansi teknis Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengidentifikasi potensi sumber air serta menentukan skema penanganan yang paling sesuai dengan kondisi Pulau Dowora.

Sherly menegaskan, pembangunan di wilayah kepulauan tidak bisa hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi bagian penting dari ukuran keberhasilan pembangunan.

“Wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri. Kita tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama dengan wilayah perkotaan. Setiap pulau harus dilihat kebutuhan dan potensi sumber airnya,” katanya.

Persoalan Dowora kini menjadi perhatian pemerintah provinsi setelah desakan DPRD disampaikan secara langsung. Tantangannya bukan lagi sekadar menemukan sumber air, tetapi memastikan warga tidak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kebutuhan paling mendasar. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi