Kasedata.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara menyoroti langkah Gubernur Sherly Tjoanda Laos dalam membentuk tim percepatan pembangunan.
Sorotan kali ini lewat Ketua Komisi I DPRD Malut, Nazlatan Ukhra Kasuba usai melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Kota Ternate, Rabu (16/4/2025).
Ia mengaku, sudah mengetahui adanya tim percepatan pembangunan dalam rapat pimpinan. Namun, komposisi nama dan kejelasan SK itu yang belum diketahui.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sudah pertanyakan itu pada saat rapat dengan Biro Hukum. Menurut mereka SK sudah ditandatangani secara resmi oleh Gubernur, namun belum diberikan dan kami menunggu itu,” kata Nazlatan yang kerap disapa Nazla saat di wawancarai kasedata.id
Ketua Komisi I itu meminta adanya transparansi Gubernur dalam membentuk tim percepatan pembangunan dan Satgas Pengawasan Program Prioritas. Sebab, transparansi, good governance, dan meritokrasi, kata dia, merupakan janji Gubernur dalam pidato perdana dihadapan DPRD Malut.
“Mau itu tim percepatan atau Satgas kami butuh transparansi. Karena, ada muncul lagi satu pernyataan dari Gubernur bahwa tidak ada tim percepatan yang ada hanyalah Satgas,” ucapnya.
Nazlatan pun mengingatkan kembali kepada Gubernur terkait dengan good governance, transparansi, dan meritokrasi yang disampaikannya dalam pidato perdana dihadapan DPRD Malut.
“Kami tagih janji itu sekarang dan janji itu harus terlihat dalam 100 hari kerjanya beliau,” kesalnya.
Politisi muda Gerindra ini juga berharap ada keterbukaan, sehingga pihaknya dapat mengawasi segala kebijakan Pemprov ditengah efisiensi anggaran.
“Terbuka saja dengan kami, sehingga publik juga menilai antara eksekutif dan legislatif sejalan dalam memberikan informasi. Yang jelas kami akan kawal ini dan kami cukup mengkritisi adanya pembentukan tim percepatan pembangunan maupun satgas,” pungkasnya. (*)
Penulis : Ilham Mansur
Editor : Redaksi
