DPRD Malut Dorong Tambahan RTLH Jadi 1.500 Unit pada 2027

Kasedata.id – DPRD Provinsi Maluku Utara mendorong peningkatan program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2027. Dari sebelumnya 1.200 unit pada 2026, jumlah rumah yang diusulkan untuk mendapat bantuan perbaikan tahun depan ditargetkan meningkat menjadi sekitar 1.500 unit dengan kebutuhan anggaran diproyeksikan mencapai Rp 60 miliar.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara, Merlisa Marsaoly, saat menjelaskan perkembangan pelaksanaan program RTLH sekaligus arah kebijakan penanganan perumahan masyarakat pada tahun anggaran mendatang.

Menurut Merlisa, peningkatan jumlah penerima manfaat menjadi penting mengingat kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni di Maluku Utara masih cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 50.000 unit rumah yang masih membutuhkan intervensi pemerintah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, untuk pelaksanaan program RTLH tahun anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) mengalokasikan penanganan sekitar 1.200 unit rumah.

Dari sisi pelaksanaan, Merlisa menjelaskan, seluruh data calon penerima manfaat telah melalui proses verifikasi dan validasi teknis (vertek). Adapun progres pekerjaan fisik di lapangan hampir seluruhnya telah melampaui 50 persen.

Ia menyebut, pelaksanaan pembangunan juga mendapat dukungan dari pihak penyedia atau supplier untuk menopang kebutuhan material dan kelancaran pekerjaan di lapangan.

“Untuk progres fisik, hampir seluruh pekerjaan sudah berjalan di atas 50 persen. Data penerima juga sudah diverifikasi dan divalidasi, sehingga pelaksanaannya tinggal terus dikawal sampai tuntas,” jelas Merlisa kepada Kasedata.id, Senin (9/11/2026).

Terkait penyerapan anggaran, Ketua Komisi III DPRD Malut itu menerangkan bahwa program RTLH menggunakan mekanisme pencairan dalam dua tahap, masing-masing sebesar 50 persen.

Berdasarkan catatan hingga Oktober 2026, realisasi penyerapan anggaran telah mencapai 66 persen. Namun, angka tersebut belum menggambarkan keseluruhan realisasi karena pencairan tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada November 2026.

“Perkembangan penyerapan anggaran secara menyeluruh baru dapat terlihat setelah proses pencairan tahap akhir tersebut direalisasikan,” sebutnya.

Merlisa menegaskan, penanganan RTLH tidak bisa hanya bertumpu pada kemampuan anggaran pemerintah provinsi. Diperlukan kolaborasi lintas pemerintahan, mulai dari kabupaten/kota hingga pemerintah pusat agar kebutuhan puluhan ribu rumah yang masih memerlukan perbaikan dapat ditangani secara bertahap.

Dalam skema tersebut, Pemprov Maluku Utara menangani sekitar 1.200 unit pada 2026, sementara dukungan pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai sekitar 5.000 unit. Pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan memperkuat intervensi sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.

“Persoalan RTLH ini membutuhkan sinergi semua pihak. Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah provinsi, tetapi harus ada keterlibatan kabupaten/kota dan pemerintah pusat agar semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Ia berharap, peningkatan target RTLH pada 2027 tidak sekadar menambah jumlah rumah yang diperbaiki, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Maluku Utara.

Sebab, menurutnya, penyediaan hunian yang layak merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat. Karena itu, program RTLH perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh keluarga yang membutuhkan.

Komisi III, tambahnya, akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut, mulai dari realisasi pekerjaan tahun berjalan hingga pembahasan peningkatan alokasi anggaran pada tahun mendatang.

“Dengan target penambahan menjadi 1.500 unit pada 2027, kami berharap pemerintah mampu memperluas jangkauan bantuan sekaligus mempercepat penanganan persoalan rumah tidak layak huni di Maluku Utara,” tandasnya. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi