Kasedata.id – Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat capaian tertinggi dalam kematangan kelembagaan dengan meraih Level Proaktif atau Level 9 dari 9 tingkat kematangan UKPBJ.
Capaian tersebut menjadi pijakan penting bagi Maluku Utara untuk melangkah ke tahap berikutnya, yakni menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) pada 2027.
Prestasi ini turut mengantarkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam Sarasehan Nasional UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Gedung Cempaka, Kantor Bappeda Provinsi Bali, Rabu (11/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, bersama Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Setda Malut, Hairil Hi. Hukum, hadir dalam forum nasional yang sekaligus menjadi ruang pendampingan bagi UKPBJ untuk memperkuat peran dan kapasitas kelembagaan menuju PKP-BJ.
Dalam kegiatan yang dibuka Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP, Suharti, tersebut, Maluku Utara juga mendapat apresiasi atas keberhasilan melaksanakan konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi.
Bahkan, LKPP mendorong agar praktik tersebut dikembangkan melalui skema itemized atau pemaketan berdasarkan item pekerjaan. Pola ini dinilai dapat memperluas kesempatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.
Pada kesempatan itu, Samsuddin A. Kadir mendapat kepercayaan menyampaikan testimoni terkait pelaksanaan konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi di Maluku Utara.
Ia menjelaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Biro PBJ, serta LKPP yang terlibat sebagai tim Probity Advice.
Menurut Samsuddin, konsolidasi pengadaan bukan sekadar memperkuat tata kelola barang dan jasa pemerintah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap efisiensi penggunaan anggaran.
Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memastikan belanja daerah berjalan lebih efektif, efisien, transparan, serta menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Biro PBJ Setda Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, menegaskan bahwa capaian Level Proaktif merupakan modal penting untuk memperkuat pembenahan kelembagaan sekaligus mempersiapkan langkah menuju PKP-BJ.
Ia mengatakan, Biro PBJ mulai menyiapkan dokumen dan seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti tahapan penilaian Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa pada 2027.
Dengan capaian Level 9 tersebut, UKPBJ Maluku Utara kini memiliki landasan kelembagaan untuk melangkah lebih jauh. Target berikutnya bukan sekadar mempertahankan tingkat kematangan, melainkan membangun pusat keunggulan pengadaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas belanja pemerintah sekaligus memastikan proses pengadaan memberikan kontribusi lebih besar terhadap percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
