Kasedata.id – Penyesuaian anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2027 menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Maluku Utara. Di tengah penurunan pagu anggaran nasional, kesiapan administrasi dan kemampuan daerah memenuhi persyaratan menjadi faktor penting untuk mempertahankan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, mengungkapkan bahwa alokasi DAK Non-Fisik secara nasional mengalami penurunan dari Rp 132 miliar pada 2026 menjadi Rp 118 miliar pada 2027.
Meski terjadi pengurangan Rp 14 miliar, pemerintah tetap mempertahankan jumlah daerah penerima sebanyak 305 provinsi dan kabupaten/kota. Konsekuensinya, besaran alokasi yang sebelumnya dapat mencapai Rp 600 juta kini disesuaikan menjadi sekitar Rp 300 juta per daerah.
Hal tersebut disampaikan Arifatul saat berdialog dengan jajaran Kepala Dinas PPPA dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kabupaten/kota se-Maluku Utara, perwakilan LSM, serta tokoh perempuan di Tolire Caffe, Kota Ternate, Selasa (17/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Arifatul mengingatkan pemerintah daerah agar serius memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Sebab, penentuan daerah penerima DAK Non-Fisik dilakukan melalui evaluasi Kementerian PPPA bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Penyesuaian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan kelembagaan dan kualitas program pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Terlebih, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih membutuhkan perhatian serius. Arifatul mengungkapkan, sepanjang 2025 terdapat 35.978 kasus kekerasan yang tercatat di tingkat nasional dengan jumlah korban lebih dari 36.000 orang.
Menurutnya, perlindungan perempuan dan anak tidak bisa hanya mengandalkan regulasi dan program pemerintah. Diperlukan dukungan anggaran, penguatan layanan, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah di Maluku Utara memperkuat layanan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Tenaga Ahli Tingkat Daerah/Masyarakat (TATDM), serta jaringan relawan agar masyarakat semakin mudah memperoleh pendampingan dan perlindungan.
Dialog tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, Ketua TP PKK Provinsi Maluku Utara Hj. Rusni Sarbin, serta Kepala Dinas PPPA Provinsi Maluku Utara.
Menteri PPPA berharap pemerintah daerah bersama organisasi perempuan, tokoh agama, lembaga sosial, dan masyarakat dapat membangun kolaborasi yang lebih kuat.
Di tengah penyesuaian anggaran nasional, penguatan perlindungan perempuan dan anak di Maluku Utara harus tetap menjadi prioritas. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi








