Home / Daerah

Pengelolaan Keuangan Maluku Utara Disorot, PR Besar Gubernur Terpilih

Redaksi Kasedata

Selasa, 17 Desember 2024 - 18:07 WIT

URL berhasil dicopy

Praktisi hukum Suyono Sahmil || Istimewa

Kasedata.id — Praktisi hukum Suyono Sahmil melontarkan kritik terhadap Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, yang menyatakan lambannya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Menurut Suyono, masalah ini tidak terlepas dari kurangnya keseriusan Samsuddin dalam mengevaluasi pimpinan OPD yang diduga terlibat masalah hukum dan suap.

“Bagaimana kita bisa berharap pengelolaan keuangan daerah berjalan baik jika para pimpinan OPD sendiri diduga bermasalah dengan praktik suap. Kebobrokan ini sudah jelas terlihat dari berbagai kasus sebelumnya, termasuk menyeret mantan Gubernur Abdul Ghani Kasuba,” ujar Suyono kepada media, Selasa (17/12/2024).

Suyono menilai sejak dilantik pada 17 Mei 2024, Samsuddin Abdul Kadir belum menunjukkan keseriusan dalam membersihkan tubuh pemerintahan. “Sejak awal, sudah banyak OPD diduga bermasalah secara hukum. Jika praktik suap masih dibiarkan, mustahil tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah bisa membaik,” katanya.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia juga mengkritik pengakuan Samsuddin dalam salah satu kesempatan menyebut pernah memberikan uang kepada Abdul Ghani Kasuba. Hal ini, menurut Suyono, mencerminkan lemahnya integritas di jajaran pemerintahan Maluku Utara, terutama di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Kepala BPKAD dalam fakta persidangan juga mengakui memberikan uang kepada AGK. Kalau kepala badan keuangan seperti ini, bagaimana mungkin kita mengharapkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih?” tegasnya.

Tata Kelola Keuangan di Persimpangan

Suyono menekankan BPKAD memiliki peran krusial dalam memastikan roda pemerintahan berjalan bersih dan sehat. Dengan adanya perubahan regulasi dari PP Nomor 58 Tahun 2005 menjadi PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, seharusnya Maluku Utara mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa pembenahan mendalam.

“Jika pimpinan BPKAD saja menjadi salah satu pemberi uang terbesar kepada AGK, maka ini bukan lagi soal sistem, melainkan integritas personal. Samsuddin harus membereskan ini terlebih dahulu sebelum berbicara perbaikan tata kelola keuangan,” tambah Suyono.

PR Besar Gubernur Terpilih

Jelang masa jabatan Gubernur terpilih Sherly Tjoanda bakal menjadi Pekerjaan Rumah atau PR besar di Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Untuk itu, Suyono berharap harus ada perubahan signifikan. Ia menyarankan agar Sherly tidak lagi menggunakan jasa pimpinan OPD yang terlibat masalah hukum, khususnya mereka pernah diperiksa oleh KPK terkait dugaan suap.

“Mereka yang sudah mengakui memberikan suap seperti BPKAD sebaiknya diblacklist. Pemerintahan tak perlu menanggung beban dari pejabat bermasalah seperti ini,” tegasnya.

Suyono optimis banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten dan berintegritas di Maluku Utara. “Jika Ibu Sherly dilantik, harapan saya jelas jangan gunakan lagi pejabat bermasalah ini. Ada banyak ASN yang layak memimpin OPD dengan profesionalisme tinggi,” tutupnya. (*)