Kasedata.id – Anggota DPRD daerah pemilihan (Dapil) III Halmahera Selatan, Humein Kiat, menemukan fakta mengejutkan saat melaksanakan reses pada masa sidang kedua tahun 2025. Dari hasil reses itu, ia menemukan keluhan warga bahwa sedikitnya ada 12 desa di wilayah Gane hingga kini belum menikmati pasokan listrik yang memadai.
Dalam kunjungannya, Humein mencatat bahwa desa-desa yang dimaksud adalah Sawat, Kuwo, Ranga-ranga, dan Gane Luar yang berada di Kecamatan Gane Timur Selatan, serta desa Awis, Jibubu, Gane Dalam, Yamli, dan Sekli di Gane Barat Selatan.
Kemudian, Desa Kurunga, Yomen, dan Liboba Hijrah di Kecamatan Joronga juga sudah lebih dari dua dekade berdiri setelah pemekaran Halmahera Selatan, namun tak kunjung mendapatkan layanan dari PLN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, meskipun jaringan listrik dan kantor PLN telah dibangun pada tahun 2017, warga di desa-desa tersebut yang telah memasang meteran listrik justru masih menunggu kehadiran mesin pembangkit listrik dari pihak PLN Maluku-Maluku Utara.
“Untuk itu, saya berharap pak Bupati mendesak pihak PLN secepatnya untuk mendatangkan mesin pembangkit listrik di Gane Luar agar bisa menjawab keluhan masyarakat di 12 desa ini,” ujar Humein, Senin (2/6/2025).
Humein menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan vital yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Masyarakat nelayan dan pelaku UMKM di pesisir Gane sangat membutuhkan aliran listrik untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi mereka.
“Mewakili warga setempat, saya berharap Pemda tidak tutup mata. Infrastruktur jaringan dan kantor sudah lengkap dibangun sejak 2017, tetapi dibiarkan begitu saja. Warga saat ini sangat butuh mesin pembangkit listrik. Jika ini dibiarkan terus menerus, berarti pemerintah mengabaikan hak dasar masyarakat,” singgungnya.
Humein menambahkan, masalah listrik bukan hanya tentang penerangan. Sebab, hal ini menyangkut masa depan masyarakat, termasuk pendidikan anak-anak, ekonomi rumah tangga, dan pelayanan kesehatan yang semuanya terpengaruh akibat ketidaktersediaan akses listrik.
“Tanpa listrik, bagaimana anak-anak bisa belajar dimalam hari dan bagaimana akses terhadap pelayanan publik berfungsi dengan baik di desa-desa pesisir ?. Lantas bagaimana UMKM dapat berkembang, dan bagaimana puskesmas dapat beroperasi secara optimal. Warga masih terisolasi dalam kegelapan,” ungkapnya.
Karena itu, kata dia, negara harus hadir untuk memenuhi aspirasi rakyat. Ia mencatat bahwa dalam setiap blusukan ke konstituen di desa-desa, keluhan mengenai listrik selalu menjadi sorotan utama masyarakat pesisir.
“Ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan yang mencolok. Wilayah pesisir seolah diabaikan tanpa perhatian serius. Padahal mereka adalah bagian dari Indonesia yang berhak mendapatkan pelayanan yang sama dengan daerah lainnya,” lanjut Humein.
Dengan tegas, Humein meminta agar Pemkab Halmahera Selatan dan PLN segera duduk bersama untuk mencari solusi konkret agar 12 desa tersebut bisa segera menikmati aliran listrik.
“Kebutuhan dasar seperti ini seharusnya tidak diabaikan. Saya pastikan akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi rakyat di parlemen nanti. Sudah cukup masyarakat menunggu selama delapan tahun dalam kegelapan. Pemerintah harus hadir dengan solusi, bukan sekadar janji,” pungkasnya. (*)
Penulis : Ridal Lahani
Editor : Redaksi
