BI dan Pemprov Malut Perkuat Kolaborasi Dorong Ekonomi Biru dan Kendalikan Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 - 21:57 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Bank BI, Handi Susila memaparkan dinamika inflasi, prospek pertumbuhan ekonomi serta besarnya potensi sektor perikanan sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah. || dok : Ilham/Kasedata

Kepala Bank BI, Handi Susila memaparkan dinamika inflasi, prospek pertumbuhan ekonomi serta besarnya potensi sektor perikanan sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah. || dok : Ilham/Kasedata

Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara memperkuat kolaborasi dalam mendorong ketahanan ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi biru sekaligus pengendalian inflasi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Selasa (18/8/2026).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, mengatakan sinergi antara BI dan pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Maluku Utara, sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.

Dalam pemaparannya, Handi menyoroti dinamika inflasi, prospek pertumbuhan ekonomi serta besarnya potensi sektor perikanan sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah. Menurutnya, pengembangan sektor tersebut tidak cukup hanya berhenti pada produksi, tetapi perlu didorong hingga tahap hilirisasi agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah.

Di sisi pengendalian inflasi, pemerintah daerah bersama BI terus memperkuat Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan strategis. Fasilitasi kerja sama saat ini dilakukan dengan wilayah Probolinggo dan Blitar untuk menjamin pasokan bawang merah, cabai, dan telur ayam ras ke Maluku Utara.

Sementara itu, komoditas ikan segar seperti cakalang dan malalugis menjadi salah satu penyumbang inflasi secara kumulatif. Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya konsumsi masyarakat yang tidak sebanding dengan pasokan akibat cuaca dan gelombang tinggi sejak awal tahun.

Baca Juga :  Perkelahian Berdarah di Ternate Selatan, Pelaku Diburu Polisi

Inflasi kumulatif Maluku Utara yang berada di angka 4,46 persen menjadi perhatian bersama. Melalui optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah dan BI berupaya menjaga stabilitas harga sekaligus mengarahkan inflasi menuju sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen.

Di sisi lain, prospek ekonomi Maluku Utara pada triwulan III dan IV diperkirakan tetap tumbuh tinggi pada kisaran double digit. Struktur ekonomi daerah juga terus mengalami perubahan, ditandai dengan meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan yang sebelumnya sebesar 5,67 persen pada 2010 menjadi 42,01 persen.

Handi menjelaskan, berdasarkan analisis Input-Output BPS, sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kawasan Sulampuwa (Sulawesi, Maluku, dan Papua) menyumbang sekitar 22,3 persen produksi perikanan tangkap nasional yang mencapai 2,19 juta ton pada 2024.

Di Maluku Utara sendiri, produksi perikanan masih didominasi perikanan tangkap dengan perbandingan sekitar tiga banding satu terhadap perikanan budidaya. Besarnya potensi tersebut perlu diikuti dengan pembenahan dari hulu hingga hilir agar sektor kelautan benar-benar mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Sejumlah tantangan masih menjadi pekerjaan rumah, mulai dari hilirisasi yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur rantai dingin, teknologi dan mekanisasi armada yang masih rendah, hingga dampak perubahan iklim terhadap volume tangkapan dan stabilitas harga ikan.

Baca Juga :  Dikbud Malut Semarakkan HUT ke-27 Lewat Kirab Pesona Kie Raha Nusantara

Produk perikanan Maluku Utara juga memiliki ruang besar untuk meningkatkan nilai tambah. Tidak hanya dipasarkan dalam bentuk loin beku atau cakalang, hasil perikanan dapat dikembangkan menjadi produk turunan seperti minyak ikan, tepung ikan untuk pakan hingga gelatin berbahan tulang tuna.

Untuk itu, akselerasi hilirisasi menjadi salah satu agenda penting yang perlu didorong melalui kolaborasi pemerintah, BI dan dunia usaha. Reaktivasi fasilitas cold storage yang tidak aktif, modernisasi armada penangkapan ikan berukuran 5 hingga 20 GT serta penguatan akses pasar juga menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi biru.

Peluang investasi sektor perikanan turut didorong melalui pemanfaatan dokumen Initial Project Ready to Offer (iPRO) dari DPMPTSP untuk ditawarkan dalam ajang Sulampuwa Investment Forum di Makassar.

Selain penguatan investasi, pemerintah dan BI juga mendorong optimalisasi pasar ekspor yang telah tersedia serta perluasan program Kampung Nelayan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kolaborasi antara Pemprov Maluku Utara dan Bank Indonesia diharapkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi, tetapi juga mengubah kekayaan laut Maluku Utara menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bernilai tambah dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif
Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik
Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan
Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project
Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata
DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak
Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi
Dari Forum Akademik hingga Batu Angus, TPT PERHAPI Angkat Potensi Ternate

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:38 WIT

Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif

Rabu, 18 November 2026 - 17:59 WIT

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Rabu, 18 November 2026 - 16:35 WIT

Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan

Selasa, 17 November 2026 - 21:41 WIT

Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata

Selasa, 17 November 2026 - 21:29 WIT

DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak

Berita Terbaru

Ilustrasi pelantikan

Sofifi

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:59 WIT

Plt.Kepala Dinas Perindag Malut, M. Ronny Saleh, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Perdagangan Antarwilayah yang digagas Kemendag RI di Hotel Mercure, Kota Bandung, Jawa Barat [dok : kasedata]

Sofifi

Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan

Rabu, 18 Nov 2026 - 16:35 WIT