Rusdi Yusuf : Kenyataanya Warga Oba Dukung DOB Sofifi

Rabu, 23 Juli 2025 - 09:58 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rusdi Yusuf. || dok : KASEDATA.ID

Wakil Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rusdi Yusuf. || dok : KASEDATA.ID

Kasedata.id – Dukungan terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi semakin menguat. Hal ini dibuktikan dengan aksi unjuk rasa damai yang digelar warga Oba, Kota Tidore Kepulauan (Tikep), yang menyuarakan dukungan terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendorong pemekaran wilayah Sofifi sebagai DOB.

Ratusan masa aksi yang menggelar demonstrasi Selasa, 21 Juli 2025 kemarin di depan Kantor Gubernur Malut di Sofifi tersebut sekaligus menjadi bantahan atas pernyataan Wali Kota Tikep, Muhammad Sinen, dalam aksi damai beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa masyarakat Oba menolak pembentukan DOB Sofifi.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Rusdi Yusuf, menyebut pernyataan tersebut tidak hanya menyesatkan tetapi juga bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.

Baca Juga :  UU ITE, Tim Siber dan Penanganan Buzzer-Akun Palsu

“Mayoritas masyarakat, khususnya dari wilayah Oba, justru mendukung pembentukan DOB Sofifi. Wali Kota bahkan diduga mengarahkan ASN dan kepala desa untuk menyatakan penolakan dengan dalih-dalih yang tidak mendasar,” ucap Rusdi Yusup, begitu di konfirmasi kasedata.id, Rabu (23/7/2025).

Menurutnya, pembentukan DOB Sofifi merupakan amanat konstitusional yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, di mana Pasal 9 menyatakan bahwa Ibu Kota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi. Namun hingga kini, status administratif Sofifi belum sejalan dengan kedudukannya sebagai ibu kota provinsi.

“Undang-Undang sudah menyatakan secara tegas bahwa Sofifi adalah ibu kota. Namun secara administratif, wilayah ini masih menjadi bagian dari Kota Tidore Kepulauan. Ini menciptakan ketimpangan tata kelola pemerintahan dan menghambat pembangunan,” jelasnya.

Baca Juga :  Gandeng YPNM, Pemda Haltim Gelar Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Al-Qur’an

Putra asal Desa Talagamori, Kecamatan Oba, yang berkiprah di Jakarta itu menegaskan, segala bentuk penolakan terhadap status Sofifi sebagai ibu kota maupun DOB justru berpotensi menghambat amanah Undang-Undang dan memperlambat pembangunan yang telah digariskan sejak terbentuknya Provinsi Maluku Utara.

“Sofifi adalah ibu kota konstitusional. Segala penolakan terhadapnya bukan hanya bertentangan dengan semangat pembangunan, tapi juga dengan konstitusi,” tegasnya.

Meski begitu, Rusdi mengingatkan bahwa proses menuju DOB harus berjalan melalui mekanisme hukum yang benar, mengedepankan pendekatan persuasif, dan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat lokal, pemangku adat, serta unsur pemerintah kota dan provinsi.

“Dialog terbuka harus menjadi ruang utama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Jangan sampai kepentingan politik sesaat justru mengorbankan masa depan daerah ini,” tutupnya. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif
Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik
Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan
Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project
Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata
DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak
Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi
Dari Forum Akademik hingga Batu Angus, TPT PERHAPI Angkat Potensi Ternate

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:38 WIT

Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif

Rabu, 18 November 2026 - 17:59 WIT

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Rabu, 18 November 2026 - 16:35 WIT

Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan

Selasa, 17 November 2026 - 21:41 WIT

Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata

Selasa, 17 November 2026 - 21:29 WIT

DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak

Berita Terbaru

Ilustrasi pelantikan

Sofifi

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:59 WIT

Plt.Kepala Dinas Perindag Malut, M. Ronny Saleh, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Perdagangan Antarwilayah yang digagas Kemendag RI di Hotel Mercure, Kota Bandung, Jawa Barat [dok : kasedata]

Sofifi

Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan

Rabu, 18 Nov 2026 - 16:35 WIT