Kasedata.id – Warga Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, membongkar sejumlah kasus yang diduga menyeret Kepala Desa (Kades) Saketa Idjul Kiat, lewat aksi demonstrasi. Warga mendesak Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk segera bertindak mencopot Kades Idjul Kiat dari jabatannya.
Aksi tersebut dipicu dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2023–2024 yang dianggap merugikan warga Saketa.
Aksi pada Rabu kemarin (27/8/2025) itu berlangsung di Kantor Desa Saketa, hingga membuat warga merasa geram. Mereka membakar ban bekas sebagai bentuk protes keras dan memboikot aktivitas kantor desa. Bahkan, warga memaksa Kades bersama stafnya keluar dari kantor untuk menyaksikan langsung kemarahan warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator aksi, Ahmad Boni, menyoroti sejumlah anggaran yang dinilai janggal. Seperti profil Desa yang dianggarkan Rp50 juta sejak 2023, namun hingga kini tidak terealisasi. Sandang pangan tahun 2024 dianggarkan Rp80 juta, tetapi tak jelas penggunaannya. Pengadaan perahu katinting dua unit senilai Rp50 juta untuk nelayan kualitasnya dinilai buruk dan tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Anggaran cukup besar, tapi di lapangan hasilnya nihil. Kami menduga kuat ada praktik korupsi dilakukan oleh Kades,” tegas Ahmad.
Warga mendesak Bupati Halsel segera menonaktifkan Idjul Kiat dari jabatan Kades serta memerintahkan Inspektorat melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran desa dari 2023 hingga 2025.
“Ini penting untuk mencegah penghilangan bukti dan memastikan proses hukum berjalan transparan,” kata Ahmad.
Selain itu, Camat Gane Barat Ikram M. Djen, juga diminta menyampaikan seluruh aspirasi warga kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halsel. Warga memberi peringatan keras. Jika tuntutan tak ditindaklanjuti, mereka siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar.
Sebelumnya, Ikatan Mahasiswa Saketa (IMS) juga mendesak Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Halsel mengaudit Kades Idjul Kiat bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saketa, Muammar J. Tuheteru.
Keduanya diduga bekerja sama menyalahgunakan anggaran ratusan juta dari DD dan ADD 2023–2024. Ketua BPD dituding selalu menyetujui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tanpa transparansi.
Beberapa persoalan yang diungkap warga dan mahasiswa antara lain:
1. BLT dan bantuan katinting 2023 dengan nilai ratusan juta namun tidak tepat sasaran.
2. Posyandu 2024. Dianggarkan Rp40 juta, namun bangunan dinilai asal jadi, tanpa fondasi dan tanpa papan informasi.
3. APBDes 2024. Total dana transfer Rp1,6 miliar lebih tetapi realisasi anggaran dinilai janggal. Perbedaan Rp99 juta pada bidang pembangunan desa diduga disulap masuk kantong pribadi.
4. Defisit–Surplus Anggaran. Tahun 2024 tercatat selisih Rp135 juta ditambah dugaan Rp99 juta hilang, total sekitar Rp234 juta dinilai raib tanpa kejelasan.
5. Program Sandang Pangan. Dianggarkan ratusan juta, tapi hanya berupa pagar tanpa bantuan nyata kepada kelompok tani.
Hingga berita ini diturunkan, Kades Saketa Idjul Kiat belum memberikan klarifikasi meski telah dihubungi melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon. (*)
Penulis : Ridal Lahani
Editor : Sandin Ar
