Kasedata.id — Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Ternate menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Tingkat Partisipasi Politik dalam Demokrasi di Kota Ternate”. Kegiatan ini berlangsung di Royal Resto Ternate, Sabtu (30/8/2025), menghadirkan narasumber dari Ketua KPU Ternate, Ketua Bawaslu Ternate, Bappelitbangda Ternate, serta BPS Provinsi Maluku Utara.
FGD tersebut turut dihadiri perwakilan partai politik, organisasi perangkat daerah (OPD), ormas, OKP, hingga insan pers.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate, Nuryadin Rachman, dalam sambutannya menyebut bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur perkembangan demokrasi, baik secara nasional maupun di daerah. IDI juga menjadi instrumen penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025–2029.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“IDI pada dasarnya adalah informasi berbasis bukti (evidence-based policy) yang disusun dengan melibatkan elemen masyarakat termasuk LSM dan lembaga independen. Ini menjadi acuan untuk melihat sejauh mana demokrasi berjalan khususnya di Kota Ternate,” jelas Nuryadin.
IDI disusun berdasarkan tiga aspek penting yakni :
1. Kebebasan – mengukur sejauh mana kelompok masyarakat dapat mandiri dalam menentukan kepentingan politik, sosial, dan ekonomi.
2. Kesetaraan – menilai akses kelompok rentan terhadap sumber daya dan kekuasaan di berbagai sektor.
3. Kapasitas Lembaga Demokrasi – melihat sejauh mana lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan penyelenggara pemilu mampu menjamin kebebasan serta kesetaraan warga.
Selain itu, berdasarkan data terakhir IDI Provinsi Maluku Utara tahun 2023 berada di angka 65,57. Dengan rinciannya adalah Kebebasan : 65,58, Kesetaraan: 74,84, Kapasitas Lembaga Demokrasi : 54,47
Tingkat partisipasi politik masyarakat Ternate pada Pemilu 2024 menunjukkan angka yang relatif tinggi, meski masih bervariasi di setiap kontestasi. Dimana Pemilu Legislatif DPRD Kota Ternate 73%, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 77%, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 97%, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate 69%.
Menurut Nuryadin, partisipasi tersebut patut diapresiasi, namun masih perlu ditingkatkan.
“Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperbaiki indikator-indikator IDI, seperti kinerja lembaga legislatif, transparansi anggaran, serta peran partai politik dalam pendidikan politik,” ujarnya.
Olehnya itu, Nuryadin berharap FGD ini menjadi momentum awal untuk mendorong pengukuran IDI yang lebih spesifik di tingkat Kota Ternate, bukan hanya di level provinsi.
“Kami ingin ada ide, masukan, dan saran konstruktif dari peserta. Tujuannya agar proses demokrasi di Kota Ternate semakin baik, partisipasi politik masyarakat meningkat, dan ke depan kita punya demokrasi lebih responsif,” pungkasnya. (*)
Penulis : Sukarsi Muhdar
Editor : Sandin Ar
