Disiplin dan Etika Jadi Peringatan Keras untuk Kepala Desa di Halsel

Jumat, 16 Mei 2025 - 19:20 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala DPMD Halmahera Selatan, M Zaki Abdul Wahab || Foto : Ridal_kasedata

Kepala DPMD Halmahera Selatan, M Zaki Abdul Wahab || Foto : Ridal_kasedata

Kasedata.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menyampaikan peringatan keras kepada 249 kepala desa terkait pentingnya kedisiplinan, etika, dan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

Ketegasan itu disampaikan langsung Kepala DPMD, M. Zaki Abdul Wahab, saat memberi sambutan pada kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0.7 di Aula Kantor Bupati, Jumat (16/5/2025).

“Kami mencatat masih banyak desa yang tertinggal dalam administrasi dan pelaksanaan program, bahkan menumpuk sejak beberapa tahun terakhir. Ini harus segera dibenahi. Administrasi desa-desa di Halmahera Selatan akan kami perkuat. Ini saatnya berubah,” tegas Zaki dalam sambutannya.

Ia juga menekankan pentingnya disiplin dalam penampilan sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan desa. Para kepala desa dan perangkatnya diwajibkan mengenakan seragam lengkap dengan atribut saat berurusan di DPMD. Tanpa ini, pelayanan tidak akan diberikan.

Batasi Kunjungan ke Kota Labuha

Sebagai bagian dari pengawasan dan efisiensi birokrasi, DPMD menetapkan batas waktu maksimal 10 hari untuk kunjungan kepala desa ke Kota Labuha, Ibu Kota Kabupaten. Jika melebihi batas ini, harus ada surat izin resmi dari DPMD.

“Selain itu, kami bersama Satpol PP akan mengawasi tempat tinggal kepala desa selama di Labuha. Kami ingin memastikan para kepala desa tinggal di lingkungan yang layak sebagai bagian dari pengawasan moral dan tanggung jawab publik,” jelasnya.

Baca Juga :  Dari Liga Pelajar Menuju PORPROV Halmahera Utara

Zaki menambahkan bahwa kepala desa harus menjadi teladan bagi warganya, bukan justru menjadi sumber kemunduran. Upaya ini sejalan dengan semangat otonomi desa dan desentralisasi anggaran, namun keberhasilan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan teladan dari para pejabat yang lebih tinggi.

“Pemerintahan desa adalah ujung tombak pelayanan publik. Jika pemimpinnya berintegritas, profesional, transparan, adil, dan disiplin, maka pembangunan desa akan berjalan efektif dan bermartabat sesuai harapan kita semua,” tutupnya. (*)

Penulis : Ridal Lahani

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Sekolah Kedinasan Jadi Rebutan, 198 Peserta Malut Adu Strategi di Simulasi CAT
Nurcholis, Dokter Spesialis Saraf Pulang Mengabdi di Bumi Hibualamo
Dari Sirah ke Aksi, Muslimat-Fatayat NU Malut Perkuat Ketahanan Keluarga
RSU Tidore Dukung FKG UMMU
Abdullah Assagaf Ditahan, Wagub Malut : Kalau Salah Silakan Diproses
Gubernur Sherly dan Tri Tito Karnavian Sambangi Lago Montana
OJK Gandeng SMK Negeri 1 Ternate Perkuat Literasi Keuangan Lawan Pinjol Judol dan Investasi Bodong
Wagub Malut Serukan Bahasa Daerah Kembali Dipakai di Kantor dan Rumah

Berita Terkait

Senin, 7 September 2026 - 16:11 WIT

Sekolah Kedinasan Jadi Rebutan, 198 Peserta Malut Adu Strategi di Simulasi CAT

Senin, 7 September 2026 - 14:38 WIT

Nurcholis, Dokter Spesialis Saraf Pulang Mengabdi di Bumi Hibualamo

Minggu, 6 September 2026 - 22:40 WIT

Dari Sirah ke Aksi, Muslimat-Fatayat NU Malut Perkuat Ketahanan Keluarga

Kamis, 3 September 2026 - 16:46 WIT

RSU Tidore Dukung FKG UMMU

Kamis, 3 September 2026 - 16:19 WIT

Abdullah Assagaf Ditahan, Wagub Malut : Kalau Salah Silakan Diproses

Berita Terbaru

Pendidikan

Dikawal RSIJ Grup, UMMU Percepat Buka Fakultas Kedokteran

Sabtu, 5 Sep 2026 - 11:03 WIT