Home / Daerah

Disiplin dan Etika Jadi Peringatan Keras untuk Kepala Desa di Halsel

Redaksi Kasedata

Jumat, 16 Mei 2025 - 19:20 WIT

URL berhasil dicopy

Kepala DPMD Halmahera Selatan, M Zaki Abdul Wahab || Foto : Ridal_kasedata

Kasedata.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menyampaikan peringatan keras kepada 249 kepala desa terkait pentingnya kedisiplinan, etika, dan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

Ketegasan itu disampaikan langsung Kepala DPMD, M. Zaki Abdul Wahab, saat memberi sambutan pada kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0.7 di Aula Kantor Bupati, Jumat (16/5/2025).

“Kami mencatat masih banyak desa yang tertinggal dalam administrasi dan pelaksanaan program, bahkan menumpuk sejak beberapa tahun terakhir. Ini harus segera dibenahi. Administrasi desa-desa di Halmahera Selatan akan kami perkuat. Ini saatnya berubah,” tegas Zaki dalam sambutannya.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga menekankan pentingnya disiplin dalam penampilan sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan desa. Para kepala desa dan perangkatnya diwajibkan mengenakan seragam lengkap dengan atribut saat berurusan di DPMD. Tanpa ini, pelayanan tidak akan diberikan.

Batasi Kunjungan ke Kota Labuha

Sebagai bagian dari pengawasan dan efisiensi birokrasi, DPMD menetapkan batas waktu maksimal 10 hari untuk kunjungan kepala desa ke Kota Labuha, Ibu Kota Kabupaten. Jika melebihi batas ini, harus ada surat izin resmi dari DPMD.

“Selain itu, kami bersama Satpol PP akan mengawasi tempat tinggal kepala desa selama di Labuha. Kami ingin memastikan para kepala desa tinggal di lingkungan yang layak sebagai bagian dari pengawasan moral dan tanggung jawab publik,” jelasnya.

Zaki menambahkan bahwa kepala desa harus menjadi teladan bagi warganya, bukan justru menjadi sumber kemunduran. Upaya ini sejalan dengan semangat otonomi desa dan desentralisasi anggaran, namun keberhasilan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan teladan dari para pejabat yang lebih tinggi.

“Pemerintahan desa adalah ujung tombak pelayanan publik. Jika pemimpinnya berintegritas, profesional, transparan, adil, dan disiplin, maka pembangunan desa akan berjalan efektif dan bermartabat sesuai harapan kita semua,” tutupnya. (*)