Kasedata.id — Sengketa lahan di Kelurahan Ubo-Ubo, Kayu Merah, dan Bastiong Karance kembali disuarakan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ternate. Mereka berinisiatif menggelar dialog publik bertajuk “Urgensi Sengketa Lahan Antara Polda dan Masyarakat: Bagaimana Jalan Keluarnya?” pada Rabu malam (13/8/2025).
Sayangnya, forum yang diharapkan ajang temu solusi itu diwarnai kekecewaan lantaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate dan Pemerintah Kota Ternate, tidak hadir.
Ketua PMII Cabang Ternate, Safria Sula, menyebut absennya kedua institusi tersebut bukan sekadar soal tidak datang, tetapi lemahnya keberpihakan kepada warga yang terdampak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Empat narasumber kami undang yakni BPN Kota Ternate, Pemkot Ternate, akademisi hukum, dan perwakilan warga. Yang datang hanya akademisi hukum dan warga,” ungkap Safria kepada wartawan.
Ia menegaskan, forum tersebut bukan arena saling menyalahkan melainkan ruang akademik untuk mencari jalan keluar. Ketidakhadiran oleh pihak berwenang justru mempertebal kecurigaan publik.
“Kalau pola ini berulang, kami akan aksi demontrasi untuk menggeruduk kantor BPN dan Pemkot,” tegasnya.
Sengketa lahan itu bermula dari sertifikat Hak Pakai atas nama Polri yang diterbitkan sejak 1989. Sertifikat ini menjadi dasar klaim Polda Malut atas lahan tersebut. Sementara warga telah menetap, mengelola, dan membayar pajak atas lahan itu selama puluhan tahun.
Bagi PMII, persoalan ini bukan sekadar sengketa administratif, melainkan soal keadilan yang mendasar. Ketidakhadiran Pemkot dan BPN dianggap menghambat transparansi data kepemilikan serta berpotensi memperpanjang konflik bagi warga.
“Negara punya kewajiban melindungi warganya, bukan membiarkan mereka hidup dalam ketidakpastian hak atas tanah yang telah mereka diami puluhan tahun,” pungkas Safria.
Ketua LBH Ansor Kota Ternate, Zulfikran A. Bailussy, juga menyesalkan absennya Pemerintah Kota Ternate dan BPN. Ia mengingatkan kedua pihak ini memegang kunci penyelesaian.
Menurutnya, jika pemerintah serius mereka harus berani hadir di forum publik dan menjelaskan langkah konkret secara terbuka. Tanpa itu, rencana tukar guling hanya akan menjadi janji kosong yang berulang dari masa ke masa.
Baik PMII maupun LBH Ansor menegaskan, konflik agraria ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Ketidakpastian hukum yang diiringi pengabaian suara warga bisa memicu protes lebih besar. (*)
Penulis : Sukarsi Muhdar
Editor : Sandin Ar
