Kasedata.id – Gerakan Pemuda Nuku (GP Nuku) memberikan tanggapan terkait aksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang menuntut pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Melalui siaran pers yang disampaikan pada Sabtu (19/4), Presiden GP Nuku Djusman Hi Umar menyatakan apresiasinya terhadap semangat keberpihakan kepada rakyat yang ditunjukkan dalam aksi tersebut. Namun, pihaknya juga menyampaikan sejumlah catatan penting agar perjuangan ini tetap bermartabat dan berkelanjutan.
Djusman Hi Umar menekankan pentingnya bagi ASN untuk menjaga wibawa sebagai pelayan publik dengan menjunjung tinggi netralitas dan etika selama menyampaikan aspirasi. Ia mengingatkan agar aksi yang dilakukan tidak terkesan seperti demonstrasi partisan yang berpotensi mencoreng citra ASN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, GP Nuku mengingatkan agar isu DBH tidak dijadikan komoditas politik sesaat yang dapat merusak tujuan mulia dari tuntutan keadilan fiskal bagi masyarakat. Dari sisi hukum, Djusman menegaskan bahwa perjuangan harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan keuangan negara agar tidak melemahkan posisi tawar pemerintah daerah.
Untuk memperkuat perjuangan tersebut, GP Nuku merekomendasikan agar DPRD dan Pemerintah Kota Tidore menginisiasi audit terbuka terhadap DBH oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kementerian Keuangan. Selain itu, diusulkan pembentukan forum gabungan daerah yang mengalami masalah serupa terkait ketimpangan DBH untuk mengajukan keberatan secara kolektif kepada pemerintah pusat.
GP Nuku juga mendorong adanya transparansi dalam penggunaan DBH jika dana tersebut telah dicairkan, dengan mewajibkan publikasi rencana anggaran secara detail serta pengawasan yang ketat untuk mencegah potensi korupsi. Djusman mengajak Gubernur Maluku Utara dan Wali Kota Tidore untuk duduk bersama dalam dialog formal yang difasilitasi oleh pihak independen guna mencari solusi yang konstruktif.
Di sisi lain, GP Nuku mengingatkan Pemerintah Kota Tidore untuk tidak terlalu bergantung pada DBH dari provinsi maupun pusat. Djusman menekankan urgensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi sektor pariwisata, perikanan, perkebunan, UMKM, serta membangun kemitraan kreatif dengan pelaku industri lokal dan generasi muda.
“Tidore harus bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri, bukan hanya berharap pada anggaran baik dari pusat maupun provinsi,” tegas Djusman.
GP Nuku menyerukan agar perjuangan menuntut DBH dilakukan dengan cara yang bersih dan bermartabat, serta diiringi dengan upaya pembenahan internal untuk mencapai kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi lokal.
“Marimoi Ngone Futuru – Bersatu Kita Kuat, namun kekuatan itu harus ditopang oleh kejujuran, kerja keras, dan kemandirian,” pungkas Djusman.
