Kasedata.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos berdiskusi langsung dengan Kementerian BPJS dalam rangka pengangktifan BPJS dengan mudah bagi masyarakat dimana pun berada. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan gratis yang maksimal di Provinsi Maluku Utara,
Sherly menjelaskan, bagi masyarakat yang memiliki KTP Maluku Utara dimanapun rumah sakit berada kalau BPJS belum aktif maka secara langsung bisa diaktifkan tanpa harus menunggu satu bulan.
“Karena pada dasarnya Maluku Utara sudah terdaftar 99 persen tetapi yang baru aktif hanya 78 persen tinggal sisanya akan di upayakan. Untuk itu kami sudah dapat titik temunya ketika melaui launching lewat SOP,” kata Sherly usai membuka kegiatan Musrenbang RKPD 2026 di Ballroom Bella Hotel, Ternate, Kamis (24/4/2025) kemarin.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini menghimbau kepada seluruh masyarakat yang belum memiliki BPJS, segera akan di data supaya bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis.
“Kami sudah melakukan kesepakatan kepada semua kepala daerah dan itu suda disetujui untuk melakukan proses pendaftaran baru. Pemprov yang akan mengontrol nanti di setiap akhir bulan data BPJS akan di imigrasi ke 10 kabupaten/kota,” jelasnya.
Sementara itu, bagi BPJS ketenagakerjaan, Sherly mengaku sudah sering informasi dan terdata sebanyak 360 ribu pekerja formal dan nonformal di Maluku utara.
“58 persen indikator oleh BPJS ketenagakerjaan dan masih ada 41 persen sekian belum terkafer data PPTP. Nantinya akan dibagi besok pada masing-masing kepala daerah,” terang Sherly.
“Dengan demikian, pekerja formal dan nonformal semua terlindungi dengan BPJS ketenagakerjaan terutama nelayan. Karena resiko kecelakaanya sangat tinggi seperti contoh kasus salah satu nelayan yang meninggal mendapat santunan 223 juta. Nah, ini semua kepala daerah setuju dengan program dan ini, karena sangat penting bagi kita,” tambah Sherly menutup. (*)
Penulis : iiN Afriyanti Hasan
Editor : Redaksi