Kasedata.id – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) langsung tancap gas setelah melakukan penandatanganan kesepakatan (MoU) dengan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Langkah cepat tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan Retret aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa di Kampus IPDN Jatinangor, Bandung, Provinsi Jawa Barat yang di jadwalkan bulan september mendatang.
Program ini menjadi langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia yang profesional, tangguh, dan berkarakter.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berbeda dengan pelatihan sebelumnya yang umumnya dilaksanakan di hotel dengan format konvensional, diklat kali ini menggunakan pendekatan langsung di lingkungan akademis IPDN dengan sistem pembinaan karakter yang telah teruji.
Kepala DPMD Halsel, Muhammad Zaki Abd Wahab mengatakan bahwa para Kades dan Camat akan mengikuti kegiatan selama lima hari dengan pembelajaran intensif yang memadukan teori, praktik, serta pembentukan mental dan etos kerja.
“IPDN merupakan pusat pendidikan dan pengembangan pemerintahan terbaik di Indonesia, dengan kurikulum teruji, tenaga pengajar berpengalaman, serta sistem pembinaan karakter yang disiplin dan berorientasi pada integritas,” ucapnya kepada media ini, Kamis (14/8/2025).
Zaky bilang dalam kegiatan itu para Kades dan Camat akan dibekali beberapa langlah strategis dalam teori kepimimpinan. Langkah strategis itu katanya, pertama, meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial agar aparatur mampu merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan secara efektif.
Kedua, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Ketiga, membentuk karakter kepemimpinan berintegritas, tangguh menghadapi tantangan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Keempat, menghasilkan inovasi pelayanan publik berbasis data dan kebutuhan masyarakat.
“Pelatihan ini akan dilaksanakan dalam dua gelombang agar lebih efektif. Mulai tahun depan, Pemkab Halsel juga akan memperluas program ini dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan dan desa, guna memastikan reformasi birokrasi menyentuh seluruh elemen pemerintahan,” sebutnya.
Ia meyakini bahwa kepala desa, camat, BPD, maupun organisasi perempuan TP PKK kecamatan dan desa memiliki kapasitas memadai untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel, yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang harus terus berlanjut.
“Pemerintah Kabupaten Halsel tengah membangun fondasi SDM birokrasi yang kuat, profesional, dan visioner. Langkah ini diharapkan tidak hanya menjawab tuntutan reformasi birokrasi nasional, tetapi juga mendorong Halmahera Selatan menjadi daerah dengan tata kelola pemerintahan terbaik di tingkat nasional,” pungkasnya. (*)
Penulis : Ridal Lahani
Editor : Redaksi
