Kasedata.id – Dalam momentum peringatan Hari Kartini tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak demi menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan sejahtera.
Kepala Dinas DP3A, Musrifah Alhadar, pada acara peringatan Hari Kartini yang digelar Selasa (22/4/2024), menyampaikan semangat Kartini menjadi inspirasi kuat untuk terus melindungi dan memajukan perempuan di Maluku Utara.
“Tema Hari Kartini tahun ini adalah semangat Kartini untuk perempuan Maluku Utara. Kami ingin perempuan tidak hanya berdaya secara ekonomi, tapi juga terlindungi dari kekerasan, ketertinggalan, serta meningkat kualitas hidupnya,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Musrifah menekankan bahwa DP3A akan terus menjalankan fungsi pelayanannya secara maksimal, sejalan dengan perhatian serius Gubernur Maluku Utara, Serly Laos, terhadap isu perempuan dan anak. Salah satu inisiatif penting yang akan dikembangkan adalah pembentukan klinik UMKM bekerja sama dengan Bank Indonesia, guna memperkuat ekonomi keluarga melalui usaha mikro.
Dalam hal perlindungan anak, Musrifah mengungkapkan bahwa DP3A telah melakukan intervensi signifikan dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Hasilnya pun cukup membanggakan.
“Tahun lalu, angka pernikahan dini masih di atas rata-rata nasional yaitu 14,7 persen. Saat ini, angkanya sudah turun drastis menjadi 7,2 persen. Ini bukti bahwa edukasi dan komunikasi yang intens, melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), sangat efektif,” jelasnya.
DP3A juga telah menjalankan empat program unggulan dalam layanan perlindungan perempuan dan anak, yaitu
Sahabat Perempuan 129, call center untuk pengaduan kekerasan perempuan,
CERIA, hotline pencegahan perkawinan anak,
Kololi KIE, konsultasi keliling yang menyasar wilayah-wilayah rawan,
dan Sahabat Anak, edukasi langsung di sekolah-sekolah agar anak mampu memproteksi diri.
“Program Kololi KIE adalah bentuk pendekatan jemput bola. Kami tidak lagi menunggu laporan datang, tapi langsung turun ke kantong-kantong masyarakat yang rawan terjadi kekerasan. Ini sangat penting, terutama untuk melindungi anak-anak kita agar bisa hidup dan tumbuh dengan aman,” terang Musrifah.
Terkait anak putus sekolah, ia mengakui bahwa belum ada langkah komprehensif yang dilakukan, namun DP3A akan segera berkoordinasi lintas sektor dan OPD untuk menangani persoalan tersebut. “Kami berharap bisa menjangkau mereka, mungkin lewat program pendidikan alternatif seperti Paket C,” tutupnya. (*)
Penulis : Iin Afriyanti
Editor : Sandin Ar
