Home / Daerah

Persiapan Nataru, DPRD Sula Pantau Kesiapan Layanan Publik

Redaksi Kasedata

Senin, 16 Desember 2024 - 19:58 WIT

URL berhasil dicopy

Kunjungan komisi I DPRD Sula ke Kantor UPP Kelas II Sanana || Karno Pora

Kasedata.id — Jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025, Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Sula menggelar kunjungan ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Sanana. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan pelayanan publik seperti transportasi laut bagi masyarakat menjelang puncak arus mudik di akhir tahun 2024.

Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Sula, Haji Safrin Gailea, dalam kesempatan itu memimpin peninjauan terhadap fasilitas dan pelayanan penyeberangan. Ia juga mengecek lokasi posko pengamanan akan dibentuk untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada akhir tahun.

“Kunjungan ini penting untuk memastikan infrastruktur dan layanan di pelabuhan siap menghadapi arus penumpang yang biasanya membludak pada momen natal dan tahun baru,” ujar Safrin usai kunjungan, Senin (14/12/2024).

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam kunjungan itu, Komisi I DPRD Sula juga menggelar rapat bersama Kepala Syahbandar Pelabuhan Kelas II Sanana, Adriana Togubu, guna membahas sejumlah isu seperti ketersediaan tiket kapal dan kendala arus balik penumpang. Safrin mengungkapkan salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah status hibah lahan pelabuhan.

“Kami menemukan bahwa lahan pelabuhan ini ternyata masih berstatus milik Pemda. Untuk itu, kami akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan guna mencari solusi terbaik,” jelas Safrin.

Suasana pertemuan antara komisi I DPRD dan UPP Kelas II Sanana

Atas persoalan itu membuat Kepala Kantor UPP Kelas II Sanana, Adriana Togubu, berharap ada langkah konkret dari DPRD terkait pengelolaan lahan pelabuhan.

“Awalnya, lahan ini memang diperuntukkan bagi pelabuhan. Namun, setelah dicek, statusnya tercatat sebagai milik Pemda. Kami akan menyurat ke Pemda Sula agar lahan ini bisa dikelola langsung oleh pihak pelabuhan. Dengan begitu, kami dapat mengajukan dana pengembangan dari pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pelabuhan Laut,” tegas Adriana.

Adriana menambahkan bahwa pengelolaan lebih jelas akan membuka peluang bagi pelabuhan Sanana untuk berkembang lebih baik di masa depan. Selaim itu, ia juga menyatakan pihaknya telah diminta segera membentuk posko pengamanan menjelang akhir tahun guna memastikan kelancaran operasional di pelabuhan.

“Pelayanan dan pengembangan pelabuhan adalah prioritas kami. Dengan posko pengamanan ini, kami harap aktivitas di pelabuhan selama Nataru berjalan aman dan lancar,” tutup Adriana. (*)