Ricuh Penolakan DOB Sofifi, Ini Kata Akademisi Unkhair Ternate

Rabu, 23 Juli 2025 - 20:37 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Masa Aksi DOB Sofifi/Akademisi Fakultas Hukum Unkhair Abdul Kadir Bubu || Dok : kasedata.id

Masa Aksi DOB Sofifi/Akademisi Fakultas Hukum Unkhair Abdul Kadir Bubu || Dok : kasedata.id

Kasedata.id — Aksi demonstrasi menolak pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara, yang digelar oleh ratusan warga Tidore Kepulauan, berujung ricuh pada Rabu (23/7/2025). Aksi  berlangsung panas ini terpantau saling serang antara warga yang pro dan kontra dengan menggunakan batu.

Bahkan tersebar video di media sosial memperlihatkan ada massa aksi membawa senjata tajam. Hal ini menciptakan kekhawatiran akan potensi bentrokan lebih besar. Situasi ini memantik keprihatinan dari akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate.

Akademisi Fakultas Hukum Unkhair Abdul Kadir Bubu, menilai bahwa polemik ini telah melampaui batas wacana administratif.

“Dinamika yang berkembang sudah masuk pada ranah resistensi sosial dan kultural. Disatu sisi, Kesultanan Tidore secara konsisten menolak DOB Sofifi. Sementara disisi lain masyarakat Oba tetap bersikukuh memperjuangkannya,” ujarnya kepada media di Ternate.

Dade, sapaan akrab Abdul Kadir mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap status Sofifi sebagai calon ibu kota definitif.

“Kita tidak bisa memaksakan satu lokasi jika itu justru menimbulkan ketegangan sosial. Pemerintah harus mempertimbangkan lokasi alternatif yang lebih netral demi menjaga stabilitas jangka panjang,” tegasnya.

Sebagai solusi, Dade mengusulkan dua wilayah alternatif seperti Sidangoli dan Kao-Malifut. Kedua wilayah ini, menurutnya, memiliki jejak historis dalam wacana pemekaran Maluku Utara di masa awal, serta potensi strategis secara geografis dan sosial.

Baca Juga :  PWI Halsel Resmi Dilantik, Komitmen Berantas Wartawan Abal-abal

“Pendekatan terhadap penentuan ibu kota provinsi tidak boleh semata-mata politis. Harus ilmiah, historis, dan berbasis musyawarah. Tujuan kita adalah menghindari lahirnya luka sejarah baru yang bisa memperdalam konflik antarwarga,” tandasnya.

Dade menambahkan, pemerintah pusat harus hadir sebagai penengah yang adil dan mendengarkan semua suara, baik dari Kesultanan Tidore maupun masyarakat pendukung DOB Sofifi.

” Supaya keputusan yang diambil tidak menciptakan ketegangan yang berkelanjutan,” tandasnya.  (*)

Penulis : Ilham Mansur

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Klaim Sepihak dan Abaikan Regulasi, Garda Koperasi Ternate Diduga Menyesatkan Publik
Ribuan Siswa Madrasah Halsel Ikut Rekor MURI Penulisan Anafora
GMNI Malut Protes Dugaan Intimidasi Oknum Polda
Panen Perdana 10 Ton Semangka, Program TEKAD Perkuat Ekonomi Petani Halteng
Asosiasi “Liar” Koperasi di Ternate Disorot, Klaim Wakili 78 Kelurahan Tanpa Legalitas
Tambang Ilegal di Halsel Diduga Masih Beroperasi 
Berdamai di Bumi Fagoguru, Tangis Haru Pecah Warga Banemo-Sibenpopo
Pemprov Malut Tegaskan Dukungan : Perkuat Ketahanan Pangan hingga Energi di Tengah Geopolitik Global

Berita Terkait

Kamis, 9 April 2026 - 14:52 WIT

Klaim Sepihak dan Abaikan Regulasi, Garda Koperasi Ternate Diduga Menyesatkan Publik

Rabu, 8 April 2026 - 22:01 WIT

Ribuan Siswa Madrasah Halsel Ikut Rekor MURI Penulisan Anafora

Rabu, 8 April 2026 - 13:39 WIT

GMNI Malut Protes Dugaan Intimidasi Oknum Polda

Rabu, 8 April 2026 - 11:15 WIT

Panen Perdana 10 Ton Semangka, Program TEKAD Perkuat Ekonomi Petani Halteng

Rabu, 8 April 2026 - 02:17 WIT

Asosiasi “Liar” Koperasi di Ternate Disorot, Klaim Wakili 78 Kelurahan Tanpa Legalitas

Berita Terbaru

Sosok

Tiga Obituari dalam Kepergian Irfan Ahmad

Rabu, 8 Apr 2026 - 14:56 WIT

Ketua DPD GMNI Maluku Utara, Arjun Onga. || dok : Ilham/Kasedata

Daerah

GMNI Malut Protes Dugaan Intimidasi Oknum Polda

Rabu, 8 Apr 2026 - 13:39 WIT