Home / Daerah

Ricuh Penolakan DOB Sofifi, Ini Kata Akademisi Unkhair Ternate

Redaksi Kasedata

Rabu, 23 Juli 2025 - 20:37 WIT

URL berhasil dicopy

Masa Aksi DOB Sofifi/Akademisi Fakultas Hukum Unkhair Abdul Kadir Bubu || Dok : kasedata.id

Kasedata.id — Aksi demonstrasi menolak pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara, yang digelar oleh ratusan warga Tidore Kepulauan, berujung ricuh pada Rabu (23/7/2025). Aksi berlangsung panas ini terpantau saling serang antara warga yang pro dan kontra dengan menggunakan batu.

Bahkan tersebar video di media sosial memperlihatkan ada massa aksi membawa senjata tajam. Hal ini menciptakan kekhawatiran akan potensi bentrokan lebih besar. Situasi ini memantik keprihatinan dari akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate.

Akademisi Fakultas Hukum Unkhair Abdul Kadir Bubu, menilai bahwa polemik ini telah melampaui batas wacana administratif.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dinamika yang berkembang sudah masuk pada ranah resistensi sosial dan kultural. Disatu sisi, Kesultanan Tidore secara konsisten menolak DOB Sofifi. Sementara disisi lain masyarakat Oba tetap bersikukuh memperjuangkannya,” ujarnya kepada media di Ternate.

Dade, sapaan akrab Abdul Kadir mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap status Sofifi sebagai calon ibu kota definitif.

“Kita tidak bisa memaksakan satu lokasi jika itu justru menimbulkan ketegangan sosial. Pemerintah harus mempertimbangkan lokasi alternatif yang lebih netral demi menjaga stabilitas jangka panjang,” tegasnya.

Sebagai solusi, Dade mengusulkan dua wilayah alternatif seperti Sidangoli dan Kao-Malifut. Kedua wilayah ini, menurutnya, memiliki jejak historis dalam wacana pemekaran Maluku Utara di masa awal, serta potensi strategis secara geografis dan sosial.

“Pendekatan terhadap penentuan ibu kota provinsi tidak boleh semata-mata politis. Harus ilmiah, historis, dan berbasis musyawarah. Tujuan kita adalah menghindari lahirnya luka sejarah baru yang bisa memperdalam konflik antarwarga,” tandasnya.

Dade menambahkan, pemerintah pusat harus hadir sebagai penengah yang adil dan mendengarkan semua suara, baik dari Kesultanan Tidore maupun masyarakat pendukung DOB Sofifi.

” Supaya keputusan yang diambil tidak menciptakan ketegangan yang berkelanjutan,” tandasnya. (*)