Ricuh Penolakan DOB Sofifi, Ini Kata Akademisi Unkhair Ternate

Rabu, 23 Juli 2025 - 20:37 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Masa Aksi DOB Sofifi/Akademisi Fakultas Hukum Unkhair Abdul Kadir Bubu || Dok : kasedata.id

Masa Aksi DOB Sofifi/Akademisi Fakultas Hukum Unkhair Abdul Kadir Bubu || Dok : kasedata.id

Kasedata.id — Aksi demonstrasi menolak pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara, yang digelar oleh ratusan warga Tidore Kepulauan, berujung ricuh pada Rabu (23/7/2025). Aksi  berlangsung panas ini terpantau saling serang antara warga yang pro dan kontra dengan menggunakan batu.

Bahkan tersebar video di media sosial memperlihatkan ada massa aksi membawa senjata tajam. Hal ini menciptakan kekhawatiran akan potensi bentrokan lebih besar. Situasi ini memantik keprihatinan dari akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate.

Akademisi Fakultas Hukum Unkhair Abdul Kadir Bubu, menilai bahwa polemik ini telah melampaui batas wacana administratif.

“Dinamika yang berkembang sudah masuk pada ranah resistensi sosial dan kultural. Disatu sisi, Kesultanan Tidore secara konsisten menolak DOB Sofifi. Sementara disisi lain masyarakat Oba tetap bersikukuh memperjuangkannya,” ujarnya kepada media di Ternate.

Dade, sapaan akrab Abdul Kadir mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap status Sofifi sebagai calon ibu kota definitif.

“Kita tidak bisa memaksakan satu lokasi jika itu justru menimbulkan ketegangan sosial. Pemerintah harus mempertimbangkan lokasi alternatif yang lebih netral demi menjaga stabilitas jangka panjang,” tegasnya.

Sebagai solusi, Dade mengusulkan dua wilayah alternatif seperti Sidangoli dan Kao-Malifut. Kedua wilayah ini, menurutnya, memiliki jejak historis dalam wacana pemekaran Maluku Utara di masa awal, serta potensi strategis secara geografis dan sosial.

Baca Juga :  Dikbud Mantapkan Program Pendidikan Gratis Gubernur Maluku Utara

“Pendekatan terhadap penentuan ibu kota provinsi tidak boleh semata-mata politis. Harus ilmiah, historis, dan berbasis musyawarah. Tujuan kita adalah menghindari lahirnya luka sejarah baru yang bisa memperdalam konflik antarwarga,” tandasnya.

Dade menambahkan, pemerintah pusat harus hadir sebagai penengah yang adil dan mendengarkan semua suara, baik dari Kesultanan Tidore maupun masyarakat pendukung DOB Sofifi.

” Supaya keputusan yang diambil tidak menciptakan ketegangan yang berkelanjutan,” tandasnya.  (*)

Penulis : Ilham Mansur

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Peringati Harlah ke-27, PKB Ternate Target Rekrut Ribuan Kader Baru
Temui Mensos Bahas Sekolah Rakyat di Kepulauan Sula
Gubernur Malut Serahkan Bantuan Peralatan Kopi ke Barista Caffe
Pimpin Rapat Bersama Kementerian PU, Wagub Tegaskan Ini
Gubernur Sherly Pimpin Aksi Penanaman Sejuta Mangrove di Halteng
Desak Aparat Hukum Hentikan Kriminalisasi 11 Warga Maba Sangaji
Rusdi Yusuf : Kenyataanya Warga Oba Dukung DOB Sofifi
Pemda Halsel Upayakan Ganti Rugi Perabotan Korban Banjir

Berita Terkait

Rabu, 23 Juli 2025 - 23:29 WIT

Peringati Harlah ke-27, PKB Ternate Target Rekrut Ribuan Kader Baru

Rabu, 23 Juli 2025 - 22:31 WIT

Temui Mensos Bahas Sekolah Rakyat di Kepulauan Sula

Rabu, 23 Juli 2025 - 21:51 WIT

Gubernur Malut Serahkan Bantuan Peralatan Kopi ke Barista Caffe

Rabu, 23 Juli 2025 - 21:21 WIT

Pimpin Rapat Bersama Kementerian PU, Wagub Tegaskan Ini

Rabu, 23 Juli 2025 - 20:37 WIT

Ricuh Penolakan DOB Sofifi, Ini Kata Akademisi Unkhair Ternate

Berita Terbaru

Daerah

Temui Mensos Bahas Sekolah Rakyat di Kepulauan Sula

Rabu, 23 Jul 2025 - 22:31 WIT

Wagub Sarbin Sehe memimpin rapat bersama Kementerian PU yang dihadir langsung Kepala sub Dirjen wilayah II Prasarana strategis dukungan perekonomian, Peribadatan, Olahraga, Kesehatan, Sosial budaya, Ervin Delmisa.

Daerah

Pimpin Rapat Bersama Kementerian PU, Wagub Tegaskan Ini

Rabu, 23 Jul 2025 - 21:21 WIT