Jika Anggaran MBG Naik, Maluku Utara Berisiko Terdampak

Jumat, 29 Agustus 2025 - 19:14 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Akademisi Universitas Khairun Ternate, Nurdin Muhammad || Foto : istimewa

Akademisi Universitas Khairun Ternate, Nurdin Muhammad || Foto : istimewa

Kasedata.id – Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Rancangan UU APBN dan Nota Keuangan pada sidang Tahunan MPR beberapa waktu lau, menyebut anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 akan naik mencapai Rp335 triliun dari sebelumnya Rp71 triliun.

Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Nurdin Muhammad, menilai jika lonjakan anggaran itu berpotensi mengorbankan program penting lainnya yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Menurutnya, kebijakan kenaikan anggaran MBG berisiko menekan ruang fiskal daerah khususnya di Maluku Utara.

“Jika porsi anggaran pusat terserap sangat besar untuk MBG, transfer ke daerah bisa semakin terbatas. Ini berpotensi membuat Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dana infrastruktur menurun. Akibatnya, kemampuan daerah membiayai pembangunan di luar sektor pendidikan akan tertekan,” jelas Nurdin.

Baca Juga :  Senja, Kopi, dan Panorama Ternate dari Vila Lago Montana

Ia mengakui, program MBG penting bagi peningkatan gizi anak sekolah. Namun tanpa perencanaan matang, kebijakan ini justru bisa mengurangi kemampuan daerah membiayai sektor lain, seperti kesehatan, infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, hingga penguatan ekonomi lokal.

Nurdin juga mengingatkan potensi persoalan teknis di lapangan. Dengan anggaran sebesar itu, daerah bisa kewalahan dalam hal distribusi makanan, pengawasan kualitas, hingga risiko penyalahgunaan anggaran. “Ini rentan menjadi celah korupsi,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menilai program ini berpotensi menimbulkan ketergantungan daerah pada anggaran pusat jika tidak disinergikan dengan ekonomi lokal.

Baca Juga :  Gubernur Sherly Bongkar Paradoks Pertumbuhan Malut di Forum DPR dan Menhut

“Padahal mestinya MBG bisa membuka peluang pemberdayaan, misalnya dengan melibatkan petani lokal atau pelaku UMKM sebagai penyedia bahan pangan,” katanya.

Tak hanya itu, anggaran besar MBG juga rawan menjadi komoditas politik. Tanpa transparansi dan desain yang tepat bisa muncul konflik kepentingan antara pusat dan daerah serta menimbulkan beban fiskal jangka panjang.

Nurdin menekankan bahwapemerintah pusat perlu memastikan desain program tidak hanya bersifat top-down, melainkan memberi ruang bagi daerah untuk mengintegrasikan potensi lokal.

“Idealnya MBG harus menghadirkan manfaat berlipat bagi masyarakat daerah, bukan sekadar menambah beban fiskal,” pungkasnya. (*)

Penulis : Sukarsi Muhdar

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

PUPR Malut Tegaskan Penyelesaian Jalan Keliling Pulau Makean Sesuai Kontrak
Man Lahabato : Saatnya Figur Muda Pimpin PB Makayoa
Konvoi Besar OMAS MA, Muksin Amrin Resmi Bertarung di Bursa Ketum PB Makayoa
Gubernur Malut Raih Penghargaan Nasional ICCI 100 Brands 2026
Sekda Lepas Jemaah Umrah, 2027 Pemkot Ternate Perluas Program
Parkir Benteng Oranje Dipungut Dishub Ternate, Dasar Hukum Dipertanyakan
BPK Temukan Salah Klasifikasi Anggaran di Sejumlah SKPD Pemprov Malut
42 Tahun SMPN 4 Ternate, Perkuat Ekosistim Pendidikan

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 20:30 WIT

PUPR Malut Tegaskan Penyelesaian Jalan Keliling Pulau Makean Sesuai Kontrak

Minggu, 22 November 2026 - 14:56 WIT

Man Lahabato : Saatnya Figur Muda Pimpin PB Makayoa

Minggu, 22 November 2026 - 13:26 WIT

Gubernur Malut Raih Penghargaan Nasional ICCI 100 Brands 2026

Minggu, 22 November 2026 - 11:56 WIT

Sekda Lepas Jemaah Umrah, 2027 Pemkot Ternate Perluas Program

Sabtu, 21 November 2026 - 21:03 WIT

Parkir Benteng Oranje Dipungut Dishub Ternate, Dasar Hukum Dipertanyakan

Berita Terbaru

Abdurahman Lahabato. || Foto : Kasedata.id

Daerah

Man Lahabato : Saatnya Figur Muda Pimpin PB Makayoa

Minggu, 22 Nov 2026 - 14:56 WIT