Wakil Bupati Halsel Sampaikan KUA-PPAS APBD 2026, Ini Targetnya

Kasedata.id – Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, resmi menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD ke-41 masa persidangan III di Ruang Rapat Paripurna DPRD Halsel, Jumat (12/9/2025).

Wabup Helmi dalam paparannya menegaskan arah pembangunan daerah 2026 mengusung tema, “Transformasi Agromaritim dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Didukung Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penurunan Kemiskinan.”

Menurutnya, tema tersebut sesuai visi-misi Bassam-Helmi yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Untuk Halsel, prioritas pertama adalah percepatan transformasi ekonomi agromaritim dan pertumbuhan berkelanjutan. Kedua, peningkatan SDM yang berkualitas, perlindungan sosial, serta penanggulangan kemiskinan. Ketiga, memperkuat infrastruktur dan konektivitas berbasis kepulauan. Keempat, pembangunan lingkungan hidup dan resiliensi bencana. Dan kelima, penataan reformasi birokrasi, pelayanan publik prima, serta inovasi daerah,” jelas Helmi.

Helmi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah menargetkan sejumlah capaian penting pada APBD 2026. Antara lain, Pertumbuhan ekonomi 22,04 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 67,96 persen, Tingkat kemiskinan turun menjadi 4,83 persen, Tingkat pengangguran terbuka 1,8 persen, Rasio gini 0,23, dan Postur APBD 2026 Rp1,7 Triliun.

Berdasarkan rancangan KUA-PPAS, total pendapatan daerah pada APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,706 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp250 miliar (naik 16% dibanding 2025), yang bersumber dari Pajak daerah: Rp161,7 miliar,

Retribusi daerah: Rp80,7 miliar, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: Rp1,34 miliar, Lain-lain PAD yang sah: Rp6,15 miliar

Pendapatan transfer: Rp1,446 triliun, dengan rincian Dari pemerintah pusat: Rp1,326 triliun, Transfer antar daerah: Rp120 miliar, Lain-lain pendapatan yang sah: Rp10 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,702 triliun, meliputi Belanja operasi : Rp1,135 triliun, Belanja modal: Rp288,2 miliar, Belanja tak terduga: Rp10,4 miliar, Belanja transfer : Rp268,2 miliar

“ Untuk pembiayaan daerah, penerimaan ditetapkan Rp0. Sementara pengeluaran pembiayaan dirancang sebesar Rp4,5 miliar” pungkas Helmi. (*)

Penulis : Ridal Lahani

Editor : Sandin Ar