Wagub Soroti Kilau Nikel Maluku Utara, Investasi Besar Harus Bawa Kesejahteraan Rakyat

Kasedata.id – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong penguatan kemitraan usaha antara industri besar dan pelaku UMKM di Maluku Utara melalui kegiatan Talkshow dan Business Matching Diseminasi Kebijakan Kemitraan Usaha Nasional yang digelar di Bella Hotel Ternate, Selasa (1/9/2026).

Forum strategis tersebut mempertemukan perusahaan besar dengan sekitar 160 pelaku UMKM dari berbagai daerah di Maluku Utara. Kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat ekosistem kemitraan usaha, membuka akses pembiayaan, sekaligus memastikan pelaku usaha lokal ikut menikmati pertumbuhan investasi.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mengawal investasi agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menyebut, capaian investasi Maluku Utara terus menunjukkan tren positif, salah satunya didukung situasi keamanan dan ketertiban yang tetap kondusif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, di balik tingginya angka investasi, Wagub memberikan catatan penting. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dari sektor hilirisasi tambang tidak boleh hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyoroti keberadaan industri besar seperti PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah dan PT Harita Nickel di Pulau Obi yang telah membawa perubahan besar bagi perekonomian daerah.

“Kilau nikel belum sepenuhnya memberikan kilaunya kepada masyarakat bawah. Kita bangga dengan hadirnya kawasan industri besar yang mengubah wajah daerah, tetapi kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah. Investor tumbuh, masyarakat juga harus mendapatkan hak-hak konstitusionalnya secara adil,” tegas Sarbin.

Ia meminta arah investasi ke depan tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan, tetapi juga membuka ruang lebih besar bagi sektor produktif lainnya seperti perikanan, kelautan, pertanian, dan peternakan.

Menurutnya, peluang ekonomi tersebut sangat besar, terlebih kebutuhan pangan dan berbagai kebutuhan pendukung industri besar di Maluku Utara saat ini masih banyak dipasok dari luar daerah seperti Sulawesi dan Jawa.

Selain itu, Sarbin memastikan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov Maluku Utara berjalan transparan dan akuntabel. Ia berharap forum kemitraan tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi melahirkan kerja sama konkret antara industri besar dan pelaku usaha lokal.

Ia juga mengajak pelaku usaha untuk taat melaporkan pemanfaatan sumber daya daerah, termasuk penggunaan air permukaan dan alat berat, sehingga dapat memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, Staf Khusus Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Noor Sona Maesana Mushonnif, mengapresiasi capaian investasi Maluku Utara yang berhasil masuk dalam jajaran daerah dengan realisasi investasi tertinggi secara nasional.

“Pada Triwulan II 2026, realisasi investasi Maluku Utara tercatat mencapai Rp 40,2 triliun. Secara nasional, realisasi investasi Semester I 2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun atau 49,5 persen dari target Rp 2.041,3 triliun dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 1,4 juta orang,” sebutnya.

Noor Sona menyebut Maluku Utara menjadi provinsi pertama di luar Pulau Jawa yang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program kemitraan usaha tersebut. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat agar pengusaha lokal tidak hanya menjadi penonton dalam arus investasi.

“Investasi yang berhasil adalah investasi yang tumbuh bersama daerah tempat investasi itu berjalan. Pengusaha lokal tidak boleh hanya menonton, tetapi harus menjadi pemain utama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari target komitmen kemitraan 34 usaha besar di Maluku Utara senilai Rp 7,8 triliun, realisasi periode 2021-2026 telah mencapai Rp 3,5 triliun.

Peluang kemitraan terbuka luas dalam berbagai sektor pendukung industri, mulai dari jasa katering, konstruksi, transportasi, logistik, suku cadang, hingga alat pelindung diri (APD).

“Yang paling penting setelah kegiatan ini adalah adanya Purchase Order (PO) dan kerja sama yang berkelanjutan,” tegas Noor Sona.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Delfinur Rizky Novihamzah dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang membahas regulasi kemitraan usaha, Wahyu Budhi Santoso dari PT IWIP terkait peluang vendor lokal, Gamal Maradani dari Bank Mandiri mengenai skema pembiayaan UMKM, serta Suhendra Sutjahja dari CV Satu Tiga Berjaya yang berbagi pengalaman membangun usaha bersama industri besar.

Acara ini turut dihadiri jajaran pimpinan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UMKM, BUMD, Bank Mandiri, Bank Maluku Malut, perwakilan PT IWIP dan Harita Group, Kadin, HIPMI, IWAPI Maluku Utara, serta ratusan pelaku UMKM. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi