Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menggelar Entry Meeting pemeriksaan kinerja tematik. Pertemuan tersebut menjadi awal pelaksanaan pemeriksaan BPK RI terhadap sejumlah sektor strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, mengatakan dalam entry meeting tersebut BPK menyampaikan sejumlah fokus pemeriksaan yang akan dilakukan, termasuk pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ketahanan energi, hingga tata kelola pemerintahan.
“Jadi hari ini kita entry meeting dengan BPK. Mereka menyampaikan beberapa hal yang menjadi fokus pemeriksaan, dan kita dari pemerintah provinsi tentu siap memberikan dukungan terhadap proses pemeriksaan ini,” kata Samsuddin kepada awak media, Selasa (1/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BOS pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Dana BOS ini akan dilakukan uji petik. Yang diperiksa itu penggunaannya, pemanfaatannya dan pertanggungjawabannya, untuk Tahun 2025 dan Semester I 2026,” jelasnya.
Pemeriksaan tersebut menyasar satuan pendidikan jenjang SMA, SMK dan SLB. Samsuddin menegaskan, pemerintah daerah akan memastikan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan BPK dapat disiapkan oleh perangkat daerah maupun satuan pendidikan terkait.
Selain sektor pendidikan, kata Samsuddin, BPK juga akan melihat kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan ketahanan energi.
“Termasuk ketahanan energi. Itu berkaitan dengan bagaimana pelayanan dan pemenuhan energi di daerah, termasuk BBM, listrik dan juga dokumen RUED,” ujarnya.
Dalam entry meeting tersebut, pembahasan juga mencakup penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya perusahaan daerah.
Samsuddin mengatakan Pemprov Maluku Utara sedang melakukan penyesuaian terhadap regulasi terbaru, termasuk menyiapkan kajian dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi Perseroda.
“Untuk BUMD juga kita sedang benahi. Kita siapkan kajiannya dan koordinasi dengan Kemendagri. Kemudian laporan keuangan dan neraca aset juga harus jelas sebelum masuk pada penyertaan modal atau investasi,” katanya.
Poin lainnya berkaitan dengan tindak lanjut rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemprov Maluku Utara, kata Samsuddin, secara berkala mengumpulkan data dan menyampaikan laporan sebagai bagian dari pemenuhan rekomendasi pencegahan korupsi.
“Untuk KPK, kita tetap melakukan tindak lanjut. Ada pelaporan secara berkala setiap dua bulan dan kita berusaha memenuhi semua catatan yang diberikan sesuai dengan tenggat waktu,” ungkapnya.
BPK juga menaruh perhatian terhadap tata kelola pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Maluku Utara, terutama kegiatan yang melibatkan wilayah berbeda seperti Ternate dan Sofifi.
Samsuddin mengatakan evaluasi diperlukan agar agenda olahraga maupun kegiatan lintas wilayah dapat direncanakan dan dikoordinasikan sejak awal.
“Ini juga kita evaluasi supaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan, terutama yang lintas wilayah, bisa direncanakan dengan baik, koordinasinya jelas dan transparan,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov Maluku Utara menyambut pemeriksaan BPK RI sebagai bagian dari proses evaluasi dan pembenahan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah diminta kooperatif dan menyiapkan data yang dibutuhkan sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan lancar.
“Prinsipnya kita siap. Apa yang diminta BPK akan kita siapkan. Kalau ada hal yang perlu diperbaiki, tentu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi,” pungkasnya. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
