Kunker ke Malut, Menteri PU Tekankan Air Bersih dan Konektivitas Wilayah

Kasedata.id – Kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, ke Maluku Utara tak hanya menyasar kondisi jalan dan jembatan. Pemenuhan kebutuhan air bersih turut menjadi perhatian, ditandai dengan peninjauan langsung pekerjaan pengeboran air baku di Gurabunga, Kota Tidore Kepulauan, Kamis (29/10/2026).

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat kebutuhan infrastruktur dasar di daerah kepulauan, sekaligus memastikan program Kementerian PU memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam kunjungan itu, Dody menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus bertolak dari kebutuhan warga. Air bersih, menurutnya, menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan di Maluku Utara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemenuhan kebutuhan air bersih harus menjadi salah satu prioritas. Penanganannya perlu direncanakan dengan baik dan ditindaklanjuti agar masyarakat bisa mendapatkan akses air yang memadai,” ucap Dody.

Pekerjaan pengeboran air baku di Tidore menjadi salah satu langkah yang tengah dilakukan jajaran Kementerian PU untuk mendukung kebutuhan tersebut. Pekerjaan ini ditargetkan memberikan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan air masyarakat pada 2026.

Meski demikian, keberadaan sumber air perlu diimbangi kesiapan sarana pendukung agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan begitu, pekerjaan yang dilakukan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi berlanjut pada tersedianya layanan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Selain meninjau pengeboran air baku, Menteri PU juga memantau kondisi infrastruktur jalan di Kota Ternate dan Tidore Kepulauan. Agenda ini memperlihatkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat di Maluku Utara tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air, tetapi juga akses transportasi yang memadai.

Dody menekankan, jalan dan jembatan memiliki peran penting dalam menunjang pergerakan warga, distribusi barang dan jasa, hingga aktivitas perekonomian. Karena itu, peningkatan infrastruktur konektivitas perlu menjadi perhatian, terutama pada wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses.

“Peningkatan layanan jalan dan jembatan diperlukan untuk membuka akses masyarakat antardaerah, memperlancar mobilitas, serta mendukung kegiatan ekonomi,” ujar Menteri PU.

Perhatian tersebut turut mencakup Pulau Halmahera dan Pulau Taliabu. Kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri atas banyak pulau menuntut perencanaan infrastruktur yang terintegrasi agar akses pelayanan dan hubungan antardaerah semakin baik.

Dalam kesempatan yang sama, Dody meminta seluruh unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian PU memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Penyelarasan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dinilai penting agar penanganan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan serta prioritas di lapangan.

“Seluruh UPT harus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, sekaligus lebih peka terhadap isu-isu strategis di daerah,” tegasnya.

Dody juga mengingatkan jajarannya agar merespons secara cepat dan tepat setiap kejadian bencana, terutama yang berdampak pada keselamatan masyarakat dan kerusakan infrastruktur.

Kunjungan kerja ini turut dihadiri Plt. Direktur Pembangunan Jalan, Moch. Iqbal Tamher, Gubernur Maluku Utara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara, Sultan Tidore, Sultan Ternate, serta Wali Kota Tidore Kepulauan.

Hadir pula jajaran UPT Kementerian PU di Maluku Utara, yakni Plt. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara Abdul Hamid Payapo, Plt. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara Budi Prasetyo, Plt. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Naomi, serta Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK).

Melalui peninjauan tersebut, pemenuhan air bersih dan peningkatan konektivitas menjadi dua perhatian dalam agenda pembangunan infrastruktur Maluku Utara. Keberhasilan program selanjutnya bergantung pada tindak lanjut pekerjaan, kesiapan fasilitas pendukung, dan koordinasi antarpemangku kepentingan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi