Warga Nobatkan Kades Busua Perusak Adat Seatoran, Imbas Legalkan Pesta Joget

Rabu, 4 Juni 2025 - 10:34 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Desa Busua, Kecamatan Kayoa Barat.

Kantor Desa Busua, Kecamatan Kayoa Barat.

Kasedata.id – Kepala Desa Busua, Andi Haerudin, disebut termasuk salah satu diantara Kades yang paling bandel di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Hal ini disampaikan oleh salah seorang warga Desa Busua, Kecamatan Kayoa Barat, Fauji H. Kimilaha.

Melalui siaran persnya yang diterima Kasedata.id, Rabu (4/6/2025), ia membeberkan sejumlah dosa Pemerintah Desa (Pemdes) Busua.

Pertama, Kades Andi Haerudin dinobatkan sebagai perusak adat seatoran yang telah berlaku sejak lama di desa Busua. Dimana, Kades dengan mudahnya melegalkan pesta joget di kampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan.

“Padahal pesta joget sebelumnya sangat dilarang dan tidak pernah ada di Desa Busua. Namun, di masa Andi Haerudin pesta joget sangat tumbuh subur dan bebas dilakukan setiap ada hajatan perkawinan atau hajatan lainnya. Ini sangat ironis bagi kami, karena dia (kades) juga sudah lupa akan janji politiknya saat menyampaikan visi misi waktu mencalonkan diri sebagai kades,” ucap Fauji.

Selain pesta joget, ia juga menyebut bahwa Kades tidak pernah hadir dalam hajat duka selama hari orang meninggal. Padahal, katanya, dalam hajat duka (Dina orang maningggal) dalam tataran adat orang Makean luar pada umumnya kepala desa adalah pemangku kepala adat (kepala meja).

Baca Juga :  Kades Se-Halsel Studi Lapangan di Desa Wanajaya Garut

“Kepala Desa dalam tataran adat memegang peran penting sebagai Bobato Dunia,” sebutnya.

Kepala Devisi Kajian dan Pengawasan Kebijakan Publik Pusat Studi Masyarakat Kepulauan Maluku Utara, itu merasa geram sikap Kades karena, memilih menghabiskan waktu di ibukota dengan alasan urusan pencairan dana Desa.

“Ini aneh memang, masa urusan pencairan dana desa apa kok setiap saat bahkan berbulan-berbulan meninggalkan desa. Kami menduga kades tidak nyaman berada di desa akibat berbagai hal yang menimpanya, termasuk ketidakmampuannya dalam mengatur keadaan sosial masyarakat di desa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Fauji menduga LPj Dana Desa periode 2023-2024 terjadi penyimpangan di internal pemdes. Sehingga, ia meminta Dinas PMD juga patut memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhentian sementara kepala desa Busua.

“Inspektorat Halmahera Selatan harus terbuka dalam audit DD busua periode sebelumnya 2023-2024. Kami tantang mereka (inspektorat) terbuka dengan hasil audit internal dan harus turun ke lapangan cek sendiri apa saja kegiatan di desa. Begitu juga dengan Camat, jangan asal memberikan penerusan rekomendasi untuk pencairan,” tegasnya.

Berdasarkan Kajian Pusat Studi Masyarakat Kepulauan Maluku Utara, kaitan dengan instruksi Presiden (Inpres) Nomor : 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

Baca Juga :  Perkuat Alumni, PMII Gelar Buka Puasa Bersama Wagub Maluku Utara

Kaitan dengan itu, Fauji mendalilkan bahwa para kepala daerah termasuk Bupati, melalui Inspektorat, DPMD serta pihak terkait dalam rangka menunjang efisiensi anggaran salah satunya biaya perjalanan dinas, honorium dan lain-lain.

“Oleh karena demikian, melalui ini kami menyampaikan usul sekaligus kepada pemerintah daerah serta DPRD untuk menetapakan satu perangkat aturan yang menegasikan bahwa masyarakat desa di Halmahera Selatan pada umumnya berhak memperoleh secara bebas dokumen laporan pertanggungjawaban dana desa sebagai bagian keterbukaan informasi publik,” jelas Fauji.

“Ini bukan lagi barang rahasia yang harus di tutupi. Jika dokumen LPj Dana Desa bebas diakses oleh siapa pun, maka yakin dan percaya kerja inspektorat tidak perlu memikirkan operasional ke lapangan saat ini. Sesunggunya masyarakat desa adalah inspektorat yang nyata dan terukur tanpa adanya kong kalikong,” sambungnya.

Ia menambahkan, sejauh ini pihaknya mengendus inspektorat enggan turun lapangan dalam rangka audit terhadap dana desa disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.

“Sebenarnya Inspektorat tidak perlu memikirkan anggaran untuk turun di desa, cukup berikan salinan dokumen LPJ ke warga biarkan warga desa memverifikasi langsung di lapangan, antara LPJ dana desa dan kenyataan di lapangan,” pungkasnya. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif
Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik
Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan
Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project
Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata
DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak
Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi
Dari Forum Akademik hingga Batu Angus, TPT PERHAPI Angkat Potensi Ternate

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:38 WIT

Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif

Rabu, 18 November 2026 - 17:59 WIT

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Rabu, 18 November 2026 - 16:35 WIT

Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan

Selasa, 17 November 2026 - 21:41 WIT

Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata

Selasa, 17 November 2026 - 21:29 WIT

DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak

Berita Terbaru

Ilustrasi pelantikan

Sofifi

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:59 WIT

Plt.Kepala Dinas Perindag Malut, M. Ronny Saleh, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Perdagangan Antarwilayah yang digagas Kemendag RI di Hotel Mercure, Kota Bandung, Jawa Barat [dok : kasedata]

Sofifi

Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan

Rabu, 18 Nov 2026 - 16:35 WIT