Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) terus mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sebanyak 1.200 unit rumah ditargetkan rampung sesuai standar operasional prosedur (SOP) hingga akhir tahun anggaran 2026.
Kepala Disperkim Maluku Utara, Musyrifah Alhadar, mengatakan 1.200 unit RTLH tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota se-Maluku Utara. Seluruh calon penerima manfaat juga telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur.
“Target kita 1.200 unit dan seluruh penerima manfaat sudah ditetapkan. Kami optimistis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target hingga akhir tahun anggaran,” kata Musyrifah kepada awak media, Rabu (2/9/2026) usai kegiatan penyerahan kunci pembangunan rumah tidak layak huni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program RTLH tahun ini terbagi dalam tiga skema penanganan. Sebanyak 150 unit mendapat alokasi bangun baru dengan anggaran Rp60 juta per unit. Kemudian 725 unit masuk program peningkatan atau rehabilitasi rumah, sedangkan 325 unit lainnya diperuntukkan bagi pembangunan dapur.
Dari sisi progres, sekitar 30 hingga 40 persen unit telah mencapai penyelesaian 100 persen. Sementara sekitar 60 persen lainnya telah memasuki tahap akhir dengan progres pekerjaan berkisar 70 hingga 80 persen.
Khusus di Kota Ternate, penyerahan kunci rumah bangun baru yang telah rampung 100 persen telah dilakukan di sejumlah lokasi, yakni Maliaro, Sasa dan Tubo.
Musyrifah menjelaskan, program RTLH 2026 menggunakan anggaran induk dan tidak mendapatkan tambahan alokasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
Pelaksanaannya juga mengedepankan pola swadaya masyarakat, bukan sistem borongan atau kontraktual. Penerima manfaat terlibat langsung dalam proses pembangunan sesuai kebutuhan rumah masing-masing.
“Setiap rumah dikerjakan langsung oleh penerima manfaat. Bangun baru memang membutuhkan waktu lebih lama, tetapi porsi terbesar adalah rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan warga, seperti penggantian seng, perbaikan plesteran atau penambahan dapur,” ujarnya.
Menurutnya, dengan pola tersebut, proses pengerjaan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing penerima manfaat. Disperkim pun optimistis seluruh target dapat diselesaikan secara clear and clean hingga akhir tahun anggaran.
Tantangan lain yang dihadapi adalah tingginya harga material di sejumlah wilayah kepulauan dan daerah terjauh. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Disperkim menggandeng sejumlah mitra melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), di antaranya BNI 46, Bank BTN, Semen Tonasa dan Cat Avian.
Dukungan CSR diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta perbedaan harga bahan bangunan di setiap wilayah.
Meski menggunakan pola swadaya, Disperkim memastikan kualitas pembangunan tetap menjadi perhatian. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan latar belakang teknik sipil dan arsitektur dikerahkan untuk mendampingi sekaligus mengawasi proses pembangunan setiap unit rumah.
“Kami tetap melakukan pendampingan dan pengawasan agar pembangunan memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Sementara terkait aspirasi warga mengenai pembangunan jalan permukiman di Kelurahan Tubo, Musyrifah mengatakan persoalan tersebut dapat dikoordinasikan dengan Disperkim dan Pemerintah Kota Ternate.
Ia memastikan kebutuhan infrastruktur permukiman tersebut akan terus dikomunikasikan agar dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan ke depan. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
