Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mempercepat program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat melalui pembangunan dan rehabilitasi 1.200 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2026.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan, hingga saat ini progres pembangunan telah mencapai sekitar 30 persen. Pemerintah daerah memastikan percepatan pekerjaan tetap dibarengi dengan pengawasan terhadap kualitas bangunan.
Menurut Sherly, setiap rumah yang dibangun harus memenuhi persyaratan teknis dan standar kelayakan tempat tinggal. Karena itu, pengawasan dilakukan sejak proses pembangunan hingga rumah dinyatakan selesai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sejauh ini dari target 1.200 unit, progresnya sudah sekitar 30 persen. Kami memastikan kualitas bangunan tetap terjaga. Pemprov juga menugaskan tim pengawas yang akan memantau langsung dan melaporkan hasil pembangunan secara terintegrasi melalui aplikasi,” ujar Sherly, Rabu (2/9/2026).
Pengawasan tersebut menjadi penting agar program RTLH tidak hanya mengejar jumlah rumah yang selesai dibangun, tetapi juga memastikan kualitas bangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima bantuan.
Selain struktur bangunan, Pemprov Malut juga memberikan perhatian terhadap fasilitas sanitasi. Keberadaan toilet bersih dan ketersediaan air menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsep rumah layak huni.
Untuk mendukung kebutuhan air bersih, pemerintah berencana melakukan uji coba pembangunan sumur bor di sejumlah lokasi. Pengembangan fasilitas tersebut juga dapat didukung melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Pemerintah juga menyoroti kebutuhan infrastruktur pendukung, terutama akses jalan menuju kawasan permukiman. Untuk kebutuhan tersebut, Pemprov Malut akan mengupayakan penganggaran melalui skema Perubahan APBD,” sebutnya.
Dengan dukungan tersebut, pembangunan RTLH diharapkan tidak hanya menghasilkan rumah baru atau rumah yang telah diperbaiki, tetapi juga memberikan lingkungan hunian yang lebih sehat, aman dan nyaman bagi masyarakat.
Komitmen itu turut ditunjukkan melalui penyerahan kunci rumah yang telah selesai dikerjakan di Kelurahan Tubo, Kota Ternate. Penyerahan dilakukan Gubernur Sherly Tjoanda bersama Ketua TP PKK, Ny. Tri Tito Karnavian.
Pemprov Malut kini terus mendorong percepatan pembangunan 1.200 unit RTLH tersebut agar dapat diselesaikan sesuai target, dengan tetap menjaga kualitas bangunan dan memastikan rumah yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kelayakan hunian. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
