Sekjen Perempuan Bangsa Turunkan Titah, Konsolidasi Total Rebut Kursi DPR RI Dapil Malut 2029

Kasedata.id – Sekretaris Jenderal DPP Perempuan Bangsa Hj. Nur Nadlifah sekaligus anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran Perempuan Bangsa di Maluku Utara untuk segera memperkuat konsolidasi organisasi dan bergerak penuh menghadapi Pemilu 2029.

Arahan itu disampaikannya saat membuka kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW perempuan Bangsa Provinsi Maluku Utara di Aula Asrama Haji Transit Ternate, Sabtu (20/6/2026).

Dalam arahannya, Sekjen Nur Nadlifah menegaskan bahwa tantangan politik ke depan tidak bisa dihadapi dengan pola kerja biasa-biasa saja. Seluruh kader diminta turun langsung ke masyarakat, memperluas basis perjuangan, dan membangun kekuatan politik perempuan secara nyata hingga tingkat bawah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Perempuan Bangsa tidak boleh bergerak lambat. Tidak boleh ada kader yang hanya menunggu. Semua harus bergerak, semua harus bekerja,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa tagline “Bergerak Bersama, Berdaya Bersama” bukan sekadar slogan organisasi, melainkan perintah perjuangan yang wajib dijalankan seluruh kader tanpa terkecuali. Menurutnya, Perempuan Bangsa harus hadir di tengah masyarakat secara konkret dengan menjangkau seluruh lapisan perempuan, mulai dari pelaku UMKM, buruh perempuan, kelompok profesi, aktivis sosial, hingga ibu rumah tangga di tingkat akar rumput.

Selain itu, pengurus DPW Perempuan Bangsa dan Pengurus Cabang tingkat Kabupaten/Kota juga diminta membuka ruang besar bagi generasi muda, mahasiswa, milenial, dan Gen Z agar Perempuan Bangsa menjadi organisasi yang inklusif, progresif, dan mampu menjawab perkembangan zaman.

Nur Nadlifah menegaskan bahwa gerakan Perempuan Bangsa harus melintasi sekat agama, suku, dan budaya. Program sosial, pendidikan, kesehatan, hingga advokasi anti-kekerasan seksual harus dirasakan seluruh perempuan Indonesia tanpa diskriminasi.

Khusus untuk Pengurus Wilayah, ia memberikan penekanan serius terkait target politik PKB pada Pemilu mendatang. Ia menegaskan bahwa satu kursi DPR RI harus berhasil direbut oleh PKB Maluku Utara.

“Ini bukan sekadar target politik. Ini kewajiban perjuangan. PKB Maluku Utara harus mampu merebut satu kursi DPR RI,” ujarnya dengan tegas.

Menurutnya, keberadaan wakil PKB di DPR RI sangat penting untuk memperkuat perjuangan PKB Maluku Utara di tingkat nasional, termasuk dalam mendorong kebijakan perlindungan perempuan, anak, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Ia juga meminta Perempuan Bangsa Maluku Utara tidak hanya menjadi organisasi pelengkap, tetapi tampil sebagai motor utama penggerak kemenangan PKB dengan memanfaatkan kekuatan basis perempuan yang sangat besar di daerah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Nur Nadlifah turut mengeluarkan instruksi organisasi yang bersifat tegas dan wajib dilaksanakan seluruh jajaran pengurus. Seluruh struktur kepengurusan Perempuan Bangsa hingga tingkat DPC di Maluku Utara harus diselesaikan paling lambat tahun 2026.

“Tidak ada alasan untuk menunda. Struktur harus selesai tahun 2026, bukan 2027. Tahun 2027 seluruh mesin organisasi harus sudah bergerak penuh menghadapi Pemilu,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa kemenangan politik tidak mungkin tercapai tanpa struktur organisasi yang solid, aktif, dan bekerja nyata di lapangan.
Karena itu, Perempuan Bangsa menolak keberadaan pengurus yang hanya mengandalkan nama besar, status sosial, atau gelar semata tanpa kerja nyata untuk masyarakat.

“Perempuan Bangsa tidak membutuhkan kader pajangan. Yang dibutuhkan adalah kader yang mau bekerja, turun ke masyarakat, dan hadir membantu rakyat,” katanya.

Ia juga meminta seluruh kader perempuan untuk tidak takut menghadapi tantangan politik, termasuk persoalan biaya politik yang tinggi. Bagi dia, kekuatan sosial, jaringan kultural, kedekatan dengan masyarakat, dan kerja nyata telah terbukti mampu mengantarkan banyak kader perempuan menuju parlemen tanpa harus mengandalkan politik uang.

Ia menegaskan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen tidak boleh lagi hanya menjadi formalitas pemenuhan kuota, tetapi harus diisi perempuan-perempuan yang benar-benar memahami kebutuhan perempuan dan anak.

“Hanya perempuan yang benar-benar memahami persoalan perempuan dan anak. Karena itu parlemen harus diisi perempuan yang siap bekerja dan siap memperjuangkan rakyat,” pungkasnya. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi