DPD RI Serap Aspirasi Penyandang Disabilitas Ternate

Minggu, 3 Mei 2026 - 20:32 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasedata.id — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Hidayat Mudaffar Syah, menggelar kegiatan reses bersama Ikatan Keluarga Disabilitas Makugawene (IKDM) Kota Ternate, Minggu (3/5/2026).

Kegiatan itu menjadi ruang penyampaian aspirasi bagi penyandang disabilitas khususnya di Kota Ternate.

Ketua IKDM Risal Assor, menyampaikan pihaknya terus berupaya memastikan penyandang disabilitas tidak lagi menjadi kelompok yang terpinggirkan dalam data maupun kebijakan pembangunan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia mengutip data World Health Organization (WHO) menyebutkan sekitar 16 persen populasi di suatu wilayah hidup dengan disabilitas. Artinya, ribuan warga Maluku Utara menghadapi tantangan serius mulai dari hambatan mobilitas hingga stigma sosial.

Baca Juga :  Penting, Sistem Deteksi Dini di Maluku Utara

“Tantangan terbesar kami bukan hanya soal pendataan, tetapi juga kemandirian ekonomi. Hambatan mobilitas dan biaya hidup menjadi masalah utama. Kami meminta adanya bengkel modifikasi kendaraan serta pelatihan yang mendukung kemandirian penyandang disabilitas,” ujar Risal.

Menanggapi hal itu, Hidayat menyatakan kehadirannya dalam reses untuk mendengar langsung kebutuhan bagi kaum disabilitas yang selama ini dinilai belum sepenuhnya terpetakan.

Baca Juga :  Menguatkan Tanah Leluhur, Upacara Hari Jadi Ternate Sarat Makna

“Kehadiran kami di sini agar semua aspirasi terbuka. Kami jadi tahu apa yang paling mendesak untuk diperjuangkan, termasuk melalui Kementerian Sosial,” tegasnya.

Ia juga mengimbau Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Ternate agar memberikan perhatian serius terhadap penyandang disabilitas, baik melalui penyediaan modal usaha, bantuan peralatan kerja, maupun program pemberdayaan dari dinas terkait.

“Penyandang disabilitas memiliki potensi dan hak yang sama untuk berkembang. Pemerintah provinsi dan kota wajib memberi ruang dan dukungan agar mereka bisa mandiri secara ekonomi,” pungkasnya.

Penulis : Sukarsi Muhdar

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Uji Kompetensi Tuntas, 7 Pejabat Pemprov Malut Menanti Keputusan Gubernur
Lewat KREASI, Pemprov Malut Tingkatkan Mutu Pendidikan Dasar
Kajian Risiko Bencana Mulai Disusun di Kepulauan Sula
BKD Jadi Contoh, UPTD Aset Malut Kejar Penataan BMD : OPD Tak Responsif Dilaporkan ke Gubernur
Percepat Konektivitas Taliabu, Sekda Yosar Bangun Sinergi dengan BPJN Malut
Cegah Persoalan Hukum, Bupati Sula Teken MoU dengan Jaksa
Harga Cabai Mulai Turun, Besok Disperindag Malut Jual 90 Ribu per Kilo
Abdul Karim Ambil Kendali Biro Kesra Malut, SOP Bantuan hingga Dana Hibah Dibenahi

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 13:03 WIT

Uji Kompetensi Tuntas, 7 Pejabat Pemprov Malut Menanti Keputusan Gubernur

Rabu, 4 November 2026 - 12:02 WIT

Lewat KREASI, Pemprov Malut Tingkatkan Mutu Pendidikan Dasar

Selasa, 3 November 2026 - 21:30 WIT

Kajian Risiko Bencana Mulai Disusun di Kepulauan Sula

Selasa, 3 November 2026 - 10:41 WIT

Percepat Konektivitas Taliabu, Sekda Yosar Bangun Sinergi dengan BPJN Malut

Senin, 2 November 2026 - 20:02 WIT

Cegah Persoalan Hukum, Bupati Sula Teken MoU dengan Jaksa

Berita Terbaru

Ekonomi

Dua Hari Pasar Murah, Cabai 1,4 Ton Ludes Terjual di Ternate

Selasa, 3 Nov 2026 - 23:26 WIT

Kepala Pelaksana BPBD Kepulauan Sula, H. Syamsudin Ode Maniwi [dok : karno/kasedata]

Sula

Kajian Risiko Bencana Mulai Disusun di Kepulauan Sula

Selasa, 3 Nov 2026 - 21:30 WIT