Gubernur Sherly Pacu Maluku Utara Sukseskan Program Nasional Lewat Koperasi Merah Putih

Kasedata.id – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menggerakkan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mengawal dan menyukseskan program prioritas Presiden melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini diyakini menjadi motor penggerak pemerataan ekonomi, penguatan ketahanan pangan, sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Sherly saat membuka Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diselenggarakan melalui kolaborasi Asosiasi Desa Seluruh Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) di Lapangan Perikanan Bastiong, Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (5/8/2026).

Seminar nasional ini dihadiri langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan RI sekaligus Ketua Satgas Nasional KDKMP Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan PDT RI Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Wakil Gubernur Maluku Utara, unsur Forkopimda, anggota DPR RI, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, serta pengurus asosiasi kepala desa se-Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menegaskan bahwa kehadiran kepala daerah, kepala desa, hingga pendamping desa menjadi sangat penting untuk menyatukan pemahaman mengenai arah kebijakan dan tata kelola Koperasi Merah Putih. Kesamaan persepsi dinilai menjadi kunci agar implementasi program berjalan tepat sasaran tanpa menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Kami Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kemenko Pangan dan Kemendes PDT atas program strategis ini, termasuk stimulus sebesar Rp2,5 miliar bagi setiap desa untuk pengembangan usaha. Namun, bantuan sebesar apa pun tidak akan berdampak apabila tidak diawali dengan perencanaan bisnis yang matang,” tegas Sherly.

Ia juga mengungkap sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program pemerintah pusat, khususnya terkait validasi data lahan. Maluku Utara semula memperoleh alokasi program cetak sawah baru seluas 10 ribu hektare untuk meningkatkan produksi beras daerah yang saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan. Namun, hasil verifikasi Survei Investigasi dan Desain (SID) yang dilakukan Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan hanya sekitar 2.500 hektare yang memenuhi syarat.

“Kita kehilangan kuota 7.500 hektare karena persoalan validitas lahan. Usulan berasal dari kabupaten kepada Kementerian Pertanian. Karena itu saya meminta seluruh bupati segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mengecek kembali seluruh data lahan. Kesempatan memperbaiki data masih terbuka dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Persoalan serupa juga ditemukan pada usulan Program Kampung Nelayan Merah Putih 2025–2030. Dari 30 titik yang diajukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hanya 12 lokasi yang lolos verifikasi akibat persoalan status dan tumpang tindih lahan.

Karena itu, Gubernur meminta seluruh bupati dan wali kota memperkuat koordinasi dengan Kantor Pertanahan di masing-masing daerah agar seluruh lahan yang diusulkan benar-benar berstatus clean and clear sesuai ketentuan pemerintah pusat.

Sherly menegaskan, Koperasi Merah Putih akan menjadi instrumen utama dalam menjalankan Asta Cita Presiden, khususnya memperkuat ekonomi desa, meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Nelayan (NTN), serta membangun kemandirian pangan dari daerah.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengalokasikan bantuan 220 unit kapal bagi nelayan sepanjang 2025. Pada 2026, dukungan itu diperkuat melalui pengadaan 1.000 unit mesin tempel berkekuatan 15–20 PK serta kerja sama dengan Bank Himbara melalui skema cost sharing Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengadaan bodi kapal.

“Langkah ini kami siapkan agar ketika Program Kampung Nelayan Merah Putih berjalan, nelayan Maluku Utara sudah memiliki armada dan alat tangkap yang memadai. Dengan begitu produksi perikanan akan terus meningkat, pasokan tetap terjaga, dan kesejahteraan nelayan semakin kuat,” pungkasnya. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi