Gubernur Malut Buka Rakernas JKPI XII, Dorong Budaya Jadi Penggerak Ekonomi

Kasedata.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) ke-XII Tahun 2026. Kegiatan yang mempertemukan para pengelola kota pusaka dari berbagai daerah di Indonesia itu berlangsung di Gamalama Ballroom, Bela Hotel, Ternate, Jumat (28/8/2026).

Pembukaan Rakernas turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, unsur Forkopimda Maluku Utara, Sekretaris Daerah Maluku Utara Drs. Samsuddin A. Kadir, serta Ketua Presidium JKPI sekaligus Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan.

Hadir pula Presidium JKPI yang juga Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Wakil Wali Kota Ternate, jajaran Forkopimda Kota Ternate, serta para bupati dan wali kota anggota JKPI dari berbagai daerah di Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menegaskan bahwa pelestarian pusaka tidak boleh hanya dimaknai sebatas menjaga bangunan bersejarah seperti benteng. Lebih dari itu, nilai sejarah, filosofi, dan budaya yang terkandung di dalamnya harus terus hidup serta dipahami oleh generasi mendatang.

“Pertanyaannya, jika 100 tahun lagi benteng tersebut masih berdiri kokoh tetapi anak cucu kita tidak tahu cerita dan maknanya, apakah kita bisa disebut berhasil? Sebuah pusaka atau budaya hanya akan terjaga jika ia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan mampu menopang kesejahteraan masyarakat,” ujar Sherly.

Menurutnya, pelestarian budaya harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Karena itu, ia mendorong agar potensi budaya dapat ditransformasikan menjadi produk bernilai ekonomi melalui pengembangan kuliner, UMKM, ekonomi kreatif, hingga pemanfaatan teknologi dan ekonomi digital.

Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan sumber ekonomi baru tanpa menghilangkan keaslian sejarah dan identitas budaya. Di sisi lain, pendekatan itu juga dapat membuat warisan budaya lebih dekat dengan generasi muda.

Sherly mengakui keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu tantangan dalam upaya pelestarian pusaka. Karena itu, menurutnya, pelestarian warisan budaya tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.

“Semoga Rakernas JKPI ke-XII ini melahirkan keputusan strategis yang berdampak nyata. Saya berharap kota pusaka yang telah sukses membangun ekosistem ekonominya dapat membagikan ide dan mereplikasi gagasan tersebut kepada daerah lain,” tambahnya.

JKPI Jadi Ruang Belajar Bersama

Sejalan dengan pandangan tersebut, Ketua Presidium JKPI Wawan Hermawan menyebut JKPI sebagai ruang belajar bersama sekaligus laboratorium hidup bagi pengembangan kota pusaka di Indonesia.

Menurut Wawan, setiap daerah anggota JKPI memiliki karakter, pengalaman, serta tantangan yang berbeda. Mulai dari pengelolaan kawasan bersejarah, revitalisasi pasar tradisional, pembangunan museum, hingga penyelenggaraan berbagai festival budaya.

“Keberhasilan satu kota harus menjadi inspirasi, sementara ancaman yang dihadapi suatu daerah wajib menjadi pelajaran berharga bagi seluruh anggota,” kata Wawan.

Wakil Wali Kota Yogyakarta itu juga mengingatkan bahwa keberadaan cagar budaya menghadapi berbagai ancaman, mulai dari kebakaran, gempa bumi, banjir, perubahan iklim, pembangunan yang tidak terkendali, penelantaran, hingga aksi vandalisme.

Karena itu, ia mendorong seluruh kota pusaka untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap berbagai potensi bencana yang dapat mengancam kawasan maupun bangunan bersejarah.

“Setiap kota pusaka harus segera mematangkan sistem pengamanan kebakaran, dokumentasi digital, prosedur penyelamatan, ketersediaan SDM terlatih, hingga koordinasi lintas sektor antara Dinas Kebudayaan, BPBD, Pemadam Kebakaran, komunitas, dan pemilik bangunan,” pungkasnya. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi