![Pertemuan disertai pemaparan huntap Jambula oleh Kepala Dinas Perkimtaan Kota Ternate/Kunjungan rombongan ke lokasi oleh Disperkim CK Pemprov Jatim [dok : kasedata]](https://kasedata.id/wp-content/uploads/2026/09/Picsart_26-09-09_18-50-33-266-scaled-800x533.jpg)
Kasedata.id – Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, mencuri perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim). Pengelolaan pembangunan huntap bagi korban bencana yang dinilai representatif sehingga menjadi lokasi studi tiru oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Disperkim CK) Pemprov Jatim.
Rombongan Disperkim CK Pemprov Jatim berjumlah 26 orang melakukan kunjungan kerja ke Kota Ternate, Rabu (9/9/2026). Kedatangan mereka guna mempelajari proses pembangunan, relokasi warga Rua, hingga pengelolaan kawasan Huntap pascabencana.
Agenda itu diawali dengan pertemuan di Kantor Disperkimtan Kota Ternate sekitar pukul 08.00 WIT. Dalam kesempatan itu, Kepala Disperkimtan Kota Ternate, Tonny S. Pontoh, memaparkan secara langsung proses pembangunan Huntap Jambula kepada rombongan.
Tonny menyatakan, salah satu alasan Huntap Jambula menjadi perhatian karena kawasan itu dinilai memiliki sejumlah aspek pendukung yang memadai mulai dari sarana dan prasarana hingga penerangan jalan umum (PJU).
Namun, dibalik berdirinya 50 unit Huntap itu terdapat proses panjang yang melibatkan koordinasi lintas lembaga.
Menurut Tonny, keberhasilan pembangunan Huntap tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik. Salah satu faktor paling penting adalah kepastian status lahan.
Pemerintah kota harus memastikan tanah diusulkan benar-benar memiliki status yang jelas dan menjadi aset pemerintah. Kepastian ini menjadi salah satu persyaratan penting dalam pengajuan pembangunan Huntap kepada pemerintah pusat atau kementerian.
Selain itu, pengajuan proposal juga harus didukung data penerima yang valid melalui by name by address agar pembangunan benar-benar menyasar masyarakat yang terdampak.
“Yang paling penting adalah status tanah. Kementerian membutuhkan kepastian bahwa tanah untuk pembangunan Huntap benar-benar milik pemerintah Kota Ternate,” kata Tonny kepada kasedata.id
Ia menjelaskan proses itu tidak dikerjakan oleh satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja. Pembangunan Huntap Jambula merupakan hasil kolaborasi lintas OPD di lingkup Pemerintah Kota Ternate termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya.
Koordinasi tersebut, kata Tonny, juga diperkuat melalui komunikasi dengan Kementerian terkait dan Komisi V DPR RI hingga akhirnya pembangunan Huntap dapat direalisasikan.
Hal menarik lainnya, lanjut Tonny, yang dipaparkan kepada rombongan adalah konsep bangunan Huntap yang disesuaikan dengan karakter sosial dan budaya masyarakat Ternate.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kota agar relokasi tidak hanya memindahkan warga, tetapi juga tetap mempertahankan karakter kehidupan sosial masyarakat.
Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian rombongan Pemprov Jawa Timur dalam studi tiru tersebut, termasuk bagaimana Pemkot Ternate mengelola sarana prasarana dan PJU di kawasan Huntap.
Usai pemaparan, rombongan Disperkim CK Pemprov Jatim Kemudian bertolak ke Kelurahan Jambula untuk melihat langsung kawasan Huntap. Sebanyak 50 unit rumah dibangun untuk warga terdampak bencana banjir bandang Kelurahan Rua pada 2024.(*)
Penulis : Pewarta
Editor : Sandin Ar
