Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai membuka babak baru bagi masyarakat adat O’Hongana Manyawa atau yang lebih dikenal sebagai Tobelo Dalam. Sebanyak 40 unit rumah layak huni mulai dibangun sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadirkan kehidupan yang lebih layak sekaligus mendorong pengembangan potensi wisata adat di wilayah tersebut.
Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, Senin (7/9/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Plt Kepala Dinas Sosial, sejumlah pimpinan OPD, Camat Oba, serta Kepala Desa Tayawi.
Pembangunan puluhan hunian tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe terhadap masyarakat adat yang selama ini berada di wilayah terpencil.
Sarbin mengatakan, perhatian pemerintah tidak berhenti pada penyediaan tempat tinggal. Keberadaan masyarakat adat O’Hongana Manyawa juga dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari kawasan wisata berbasis budaya dan kearifan lokal.
“Ke depan pemerintah terus mendorong pengembangan desa wisata sebagai motor penggerak ekonomi lokal, salah satunya melalui pengembangan kawasan masyarakat adat O’Hongana Manyawa,” kata Sarbin.
Menurutnya, pengembangan wisata adat harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur, aksesibilitas, pendampingan, hingga penguatan kapasitas masyarakat menjadi bagian penting agar manfaat ekonomi pariwisata tidak berhenti di kawasan wisata, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat adat.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim, dalam laporannya menjelaskan bahwa pembangunan sebenarnya direncanakan dimulai pada 1 Agustus. Namun, pelaksanaannya harus ditunda karena pemerintah masih melakukan sejumlah koordinasi teknis untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan dengan baik.
“Pembangunan ini menelan anggaran sekitar Rp2 miliar, dengan nilai kurang lebih Rp50 juta untuk setiap rumah,” jelas Zen.
Tak hanya rumah warga, pemerintah juga merencanakan pembangunan Balai Sosial yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai pusat informasi terpadu bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat kehidupan dan kebudayaan masyarakat adat.
“Balai Sosial ini nantinya dapat menjadi tempat informasi bagi wisatawan, termasuk ketika ingin berkomunikasi langsung dengan masyarakat adat,” ujarnya.
Sarbin menegaskan, pengembangan kawasan tersebut harus tetap menempatkan masyarakat adat sebagai bagian utama dari proses pembangunan. Pemerintah tidak ingin potensi wisata berkembang tanpa memberikan dampak nyata terhadap kehidupan warga setempat.
“Kami terus memperkuat pengembangan desa wisata melalui berbagai langkah strategis, mulai dari peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas hingga pendampingan masyarakat,” tegasnya.
Di sela kegiatan, Sarbin juga berdialog langsung dengan masyarakat adat. Suasana dialog berlangsung hangat dan menjadi ruang untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan tokoh adat serta masyarakat setempat.
Pemerintah berharap pembangunan tersebut tidak hanya menghadirkan hunian yang lebih layak, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi penguatan ekonomi, pelestarian budaya, serta pengembangan wisata berbasis kearifan lokal.
Bagi Pemprov Maluku Utara, keberagaman masyarakat adat merupakan kekuatan sekaligus bagian penting dari identitas daerah. Karena itu, pembangunan kawasan O’Hongana Manyawa diarahkan agar berjalan seiring dengan upaya menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Di bawah kepemimpinan Sherly-Sarbin, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memastikan masyarakat adat mendapat perhatian dan kesempatan yang sama dalam pembangunan, sekaligus menjadikan kekayaan budaya Maluku Utara sebagai kekuatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
