Rekomendasi BKN Tuntas, 12 Pejabat Kota Ternate Segera Dilantik

Rabu, 16 September 2026 - 23:43 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Latar Kantor Wali Kota Ternate/Kepala BKPSDM Kota Ternate, Samin Marsaoly || Dok : kasedata.id

Latar Kantor Wali Kota Ternate/Kepala BKPSDM Kota Ternate, Samin Marsaoly || Dok : kasedata.id

Kasedata.id – Proses seleksi terbuka 12 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Ternate memasuki tahap akhir. Pelantikan pejabat hasil lelang jabatan yang digelar Agustus 2026 ditargetkan pada pekan depan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ternate, Samin Marsaoly, mengatakan seluruh tahapan seleksi dan proses administrasi telah diselesaikan. Pemerintah kota kini tinggal menunggu waktu pelantikan yang ditentukan Wali Kota Ternate.

“Mekanisme dan prosedur terkait pengangkatan JPT Pratama Ternate hasil lelang jabatan bulan Agustus lalu, sudah clear. Panitia Seleksi (Pansel) dan Pak Sekda sudah memerintahkan untuk dibikin persiapan,” kata Samin, Rabu (16/9/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Samin, dokumen pengusulan dan permohonan rekomendasi yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mendapat persetujuan.

“Rekomendasi kita layangkan di BKN telah rampung. Tinggal menunggu waktu Bapak Wali Kota untuk pelantikan. Target kita adalah seminggu ke depan sekitar tanggal 21 atau 22,” ujarnya.

Baca Juga :  Wakil Wali Kota Ternate Tinjau Persiapan JCH di Sudiang Makassar

Ia menjelaskan, hasil seleksi mencakup tes Computer Assisted Test (CAT), penilaian tim asesmen BKN, serta penilaian independen dari Pansel. Seluruh hasil itu telah dirangkum dalam proses pengusulan dan memperoleh persetujuan BKN.

Samin menegaskan, pejabat nantinya dilantik berasal dari peserta yang mengikuti lelang pada jabatan yang bersangkutan. Penempatan tidak dilakukan secara bebas ke jabatan lain karena harus mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

“Tentu dilantik adalah orang-orang yang ikut lelang di posisi itu, tidak bisa dipindah ke tempat lain karena norma, standar, dan prosedurnya memang demikian. Penunjukan sesuai dengan nilai dan capaian hasil CAT serta penilaian Pansel,” katanya.

Setelah pengisian JPT Pratama, Pemkot Ternate juga menyiapkan pengisian sejumlah jabatan eselon III yang masih kosong, termasuk jabatan kepala sekolah.

Langkah itu diarahkan untuk mengurangi kekosongan jabatan yang selama ini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Rapat teknis terkait pengisian jabatan eselon III akan dilakukan melalui tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Ternate.

Baca Juga :  Pelatih Timnas Futsal Bidik Pemain Muda di Ternate

“Nanti setelah ini akan dilanjutkan dengan pelantikan pengisian jabatan eselon III, dan kali ini cukup banyak. Besok dan lusa kita akan melaksanakan rapat tim Baperjakat yang dipimpin langsung Pak Sekda untuk mengisi jabatan eselon III yang ditinggalkan oleh pejabat yang naik ke eselon II,” jelasnya.

Samin mengatakan pengisian jabatan tersebut penting untuk memastikan roda organisasi pemerintahan berjalan optimal. Pemkot Ternate menargetkan jumlah jabatan yang masih diisi Plt dapat ditekan hingga akhir 2026.

“Target kita tahun ini sudah tidak ada lagi Plt dalam jumlah banyak seperti dulu. Jabatan Plt itu terbatas dan tidak bisa mengambil langkah-langkah yang bersifat strategis. Ini juga menjadi bagian dari penilaian BKN,” pungkasnya. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

OMC Malut Berakhir, Sherly Apresiasi Dukungan BNPB dan Pihak Terkait
Harhubnas 2026, Wagub Sarbin Tekankan Keselamatan dan Konektivitas Transportasi
Baabullah II Belum Tersentuh Renovasi, Status Lahan Masih Jadi Tanda Tanya
102 KPM di Sula Terima Bantuan Atensi, Lansia Penerima Terbanyak
Renovasi Baabullah II Belum Jalan, Disperkim Malut Fokus Bereskan Status Lahan
RKTN 2011–2030 Dibahas, Pemprov Malut Dorong Kebijakan Kehutanan Sesuai Kebutuhan Daerah
PAD Malut Melonjak 39 Persen, Sherly-Sarbin Dongkrak Target Pendapatan APBD-P 2026
DKP Maluku Utara Perketat Pengawasan Laut dan Penataan Rumpon Ilegal

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 17:29 WIT

OMC Malut Berakhir, Sherly Apresiasi Dukungan BNPB dan Pihak Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 16:35 WIT

Harhubnas 2026, Wagub Sarbin Tekankan Keselamatan dan Konektivitas Transportasi

Rabu, 16 September 2026 - 23:43 WIT

Rekomendasi BKN Tuntas, 12 Pejabat Kota Ternate Segera Dilantik

Rabu, 16 September 2026 - 21:51 WIT

Baabullah II Belum Tersentuh Renovasi, Status Lahan Masih Jadi Tanda Tanya

Rabu, 16 September 2026 - 18:07 WIT

Renovasi Baabullah II Belum Jalan, Disperkim Malut Fokus Bereskan Status Lahan

Berita Terbaru