Atasi Tantangan Kepulauan, Kemendikdasmen Perkuat PJJ dan Benahi SMA-SMK di Malut

Kasedata.id – Tantangan geografis Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pemerintah mendorong penguatan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sekaligus memantau kondisi infrastruktur SMA dan SMK untuk memastikan jarak antarpulau tidak menjadi penghalang bagi anak-anak mendapatkan pendidikan menengah yang layak.

Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja jajaran Kemendikdasmen di Kota Ternate, Rabu (23/9/2026). Tim Kemendikdasmen tidak hanya memberikan pengarahan terkait penguatan PJJ di SMA Negeri 1 Kota Ternate, tetapi juga menyempatkan diri memantau sejumlah infrastruktur SMA dan SMK di wilayah Kota Ternate.

Kunjungan tersebut dihadiri langsung Direktur Sekolah Menengah Atas (SMA) Kemendikdasmen Yuli Haryanto, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Dr. Saryadi, serta Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rombongan didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abubakar Abdullah bersama sejumlah kepala bidang di lingkungan Dikbud Malut.

Dalam arahannya, Yuli Haryanto menegaskan bahwa PJJ dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas akses pendidikan menengah bagi peserta didik yang tinggal di pulau-pulau yang belum memiliki SMA.

Menurutnya, pengalaman pelaksanaan PJJ menunjukkan bahwa model pembelajaran tersebut dapat membantu mengejar ketertinggalan pembelajaran, selama didukung semangat belajar siswa dan sistem pembelajaran yang tepat.

“Pengalaman kita menunjukkan bahwa PJJ mampu mengejar ketertinggalan pembelajaran selama ada semangat belajar dari para siswa. Jenjang SMA sangat memungkinkan untuk penerapan PJJ secara optimal,” ujar Yuli.

Ia mengatakan, penguatan PJJ menjadi penting bagi Maluku Utara karena kondisi geografis daerah yang terdiri atas banyak pulau membuat pemerataan akses pendidikan memiliki tantangan tersendiri.

Kemendikdasmen, kata dia, ingin memastikan peserta didik yang berada di wilayah yang belum memiliki sekolah tetap dapat menyelesaikan pendidikan menengah dan memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Kita ingin memastikan anak-anak kita di pulau-pulau yang belum memiliki SMA tetap bisa menuntaskan pendidikan menengah, bahkan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi,” tegasnya.

Karena itu, PJJ tidak hanya diarahkan sebagai solusi atas persoalan jarak, tetapi juga perlu diperkuat dari sisi materi dan sistem pembelajaran. Kemendikdasmen mendorong penyusunan modul pembelajaran yang lebih terfokus dan aplikatif, termasuk untuk rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), sebagai bekal siswa PJJ melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Di sisi lain, persoalan infrastruktur sekolah juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Pemantauan langsung terhadap sejumlah SMA dan SMK di Kota Ternate dilakukan untuk melihat kondisi sarana pendidikan sekaligus kebutuhan sekolah di lapangan. Pantauan infrastruktur dan mutu pendidikan dipusatkan di SMK Negeri 1 Kota Ternate dan SMA Negeri 1 Kota Ternate. Sementara, tim Dikdasmen lainnya menurut informasi yang dihimpun kasedata.id lebih dulu menyebar di kabupaten/kota di Maluku Utara.

Lebih lanjut Yuli menjelaskan, bahwa sekolah dapat memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menangani kerusakan ringan. Sementara kerusakan dengan kategori sedang hingga berat akan diarahkan masuk dalam perencanaan rehabilitasi dan penganggaran berikutnya, termasuk untuk program tahun 2027.

“Untuk pemeliharaan atau kerusakan ringan, sekolah bisa memanfaatkan dana BOS. Sedangkan untuk kerusakan sedang sampai berat, akan kita lihat untuk diprioritaskan melalui program penganggaran berikutnya,” jelasnya.

Penanganan infrastruktur, lanjut Yuli, juga tidak dapat dilakukan secara seragam. Pemerintah perlu melihat kebutuhan riil masing-masing sekolah, termasuk daya tampung dan jumlah peserta didik.

“Kita melihat kebutuhan sekolah secara keseluruhan, termasuk kondisi bangunan, daya tampung dan jumlah siswa. Jadi penanganannya harus berdasarkan kebutuhan riil di lapangan,” katanya.

Selain akses dan infrastruktur, perhatian Kemendikdasmen juga diarahkan pada kesiapan siswa kelas XII menghadapi tahapan menuju perguruan tinggi. Yuli mendorong siswa mempersiapkan diri menghadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA) serta memanfaatkan berbagai peluang pendidikan tinggi.

Ia menyebut sejumlah perguruan tinggi di Maluku Utara seperti Universitas Khairun, IAIN Ternate dan Poltekkes Ternate sebagai pilihan yang dapat dipertimbangkan. Namun, siswa juga didorong melihat peluang pendidikan di luar daerah, termasuk Ambon, Makassar dan wilayah lainnya.

“Anak-anak Maluku Utara harus mempersiapkan diri dengan baik. Jangan membatasi pilihan, karena kesempatan untuk melanjutkan pendidikan terbuka luas, baik di Maluku Utara maupun di luar daerah,” ujar Yuli.

Kunjungan jajaran Kemendikdasmen tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan di Maluku Utara tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sekolah, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah menjangkau peserta didik di wilayah kepulauan, memastikan kualitas pembelajaran, serta menyediakan infrastruktur yang sesuai kebutuhan.

Begitu juga penguatan PJJ dan pemantauan infrastruktur SMA maupun SMK menjadi bagian dari upaya pemerintah mempersempit kesenjangan akses pendidikan, sehingga kondisi geografis Maluku Utara tidak menjadi batas bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan menengah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi