Komitmen Sherly – Sarbin Dalam Pelayanan Kesehatan Gratis Mulai Action

Jumat, 25 April 2025 - 13:13 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasedata.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos berdiskusi langsung dengan Kementerian BPJS dalam rangka pengangktifan BPJS dengan mudah bagi masyarakat dimana pun berada. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan gratis yang maksimal di Provinsi Maluku Utara,

Sherly menjelaskan, bagi masyarakat yang memiliki KTP Maluku Utara dimanapun rumah sakit berada kalau BPJS belum aktif maka secara langsung bisa diaktifkan tanpa harus menunggu satu bulan.

“Karena pada dasarnya Maluku Utara sudah terdaftar 99 persen tetapi yang baru aktif hanya 78 persen tinggal sisanya akan di upayakan. Untuk itu kami sudah dapat titik temunya ketika melaui launching lewat SOP,” kata Sherly usai membuka kegiatan Musrenbang RKPD 2026 di Ballroom Bella Hotel, Ternate, Kamis (24/4/2025) kemarin.

Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini menghimbau kepada seluruh masyarakat yang belum memiliki BPJS, segera akan di data supaya bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis.

“Kami sudah melakukan kesepakatan kepada semua kepala daerah dan itu suda disetujui untuk melakukan proses pendaftaran baru. Pemprov yang akan mengontrol nanti di setiap akhir bulan data BPJS akan di imigrasi ke 10 kabupaten/kota,” jelasnya.

Sementara itu, bagi BPJS ketenagakerjaan, Sherly mengaku sudah sering informasi dan terdata sebanyak 360 ribu pekerja formal dan nonformal di Maluku utara.

Baca Juga :  Manfaat BPJS Ketenagakerjaan untuk Warga Halsel

“58 persen indikator oleh BPJS ketenagakerjaan dan masih ada 41 persen sekian belum terkafer data PPTP. Nantinya akan dibagi besok pada masing-masing kepala daerah,” terang Sherly.

“Dengan demikian, pekerja formal dan nonformal semua terlindungi dengan BPJS ketenagakerjaan terutama nelayan. Karena resiko kecelakaanya sangat tinggi seperti contoh kasus salah satu nelayan yang meninggal mendapat santunan 223 juta. Nah, ini semua kepala daerah setuju dengan program dan ini, karena sangat penting bagi kita,” tambah Sherly menutup. (*)

Penulis : iiN Afriyanti Hasan

Editor : Redaksi

Berita Terkait

BPN Ternate : Villa Lago Montana Sah Secara Hukum
Reses di SMAN 2 Ternate, Is Suaib Disodori Usulan Laboratorium Robotik dan Tunjangan Guru
Muhajirin Bailussy Serap Keluhan Warga Pulau Ternate, Masalah Infrastruktur hingga HPK Jadi PR
Warga Bukulasa Tagih Janji Politik Wali Kota Tidore
Husni Bopeng Tampung Aspirasi Warga Sulamadaha dari Petani sampai UMKM
Tak Asal Tunjuk, PUPR Malut Pastikan PPK 2026 Berdasarkan Regulasi
Pemprov Malut Terapkan Sistem Talenta, Tak Ada Lagi ASN Modal Kedekatan
DPRD Malut dan Pemprov Geram Solar Subsidi Langka di Pasaran

Berita Terkait

Rabu, 13 Mei 2026 - 18:14 WIT

BPN Ternate : Villa Lago Montana Sah Secara Hukum

Rabu, 13 Mei 2026 - 13:10 WIT

Reses di SMAN 2 Ternate, Is Suaib Disodori Usulan Laboratorium Robotik dan Tunjangan Guru

Rabu, 13 Mei 2026 - 11:45 WIT

Muhajirin Bailussy Serap Keluhan Warga Pulau Ternate, Masalah Infrastruktur hingga HPK Jadi PR

Rabu, 13 Mei 2026 - 11:14 WIT

Warga Bukulasa Tagih Janji Politik Wali Kota Tidore

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:29 WIT

Husni Bopeng Tampung Aspirasi Warga Sulamadaha dari Petani sampai UMKM

Berita Terbaru

Farida Djama, saat menggekar reses di SMA Negeri 1 Ternate [Foto : sukarsi/kasedata]

Pendidikan

Farida Djama Reses di SMAN 1 Ternate, Tampung Aspirasi Guru

Rabu, 13 Mei 2026 - 19:09 WIT

BPN Ternate, Shendy Yulanda Putra/Villa Lago Montana [dok : kasedata]

Daerah

BPN Ternate : Villa Lago Montana Sah Secara Hukum

Rabu, 13 Mei 2026 - 18:14 WIT

Plt Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Ternate, Rusli Jafar [Foto : sukarsi/kasedata]

Pendidikan

SMA Negeri 10 Ternate Jalankan LSP 2026–2028 Wakili Malut

Rabu, 13 Mei 2026 - 17:11 WIT