Komitmen Sherly – Sarbin Dalam Pelayanan Kesehatan Gratis Mulai Action

Jumat, 25 April 2025 - 13:13 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasedata.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos berdiskusi langsung dengan Kementerian BPJS dalam rangka pengangktifan BPJS dengan mudah bagi masyarakat dimana pun berada. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan gratis yang maksimal di Provinsi Maluku Utara,

Sherly menjelaskan, bagi masyarakat yang memiliki KTP Maluku Utara dimanapun rumah sakit berada kalau BPJS belum aktif maka secara langsung bisa diaktifkan tanpa harus menunggu satu bulan.

“Karena pada dasarnya Maluku Utara sudah terdaftar 99 persen tetapi yang baru aktif hanya 78 persen tinggal sisanya akan di upayakan. Untuk itu kami sudah dapat titik temunya ketika melaui launching lewat SOP,” kata Sherly usai membuka kegiatan Musrenbang RKPD 2026 di Ballroom Bella Hotel, Ternate, Kamis (24/4/2025) kemarin.

Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini menghimbau kepada seluruh masyarakat yang belum memiliki BPJS, segera akan di data supaya bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis.

“Kami sudah melakukan kesepakatan kepada semua kepala daerah dan itu suda disetujui untuk melakukan proses pendaftaran baru. Pemprov yang akan mengontrol nanti di setiap akhir bulan data BPJS akan di imigrasi ke 10 kabupaten/kota,” jelasnya.

Sementara itu, bagi BPJS ketenagakerjaan, Sherly mengaku sudah sering informasi dan terdata sebanyak 360 ribu pekerja formal dan nonformal di Maluku utara.

Baca Juga :  Pimpin Rapat Bersama Kementerian PU, Wagub Tegaskan Ini

“58 persen indikator oleh BPJS ketenagakerjaan dan masih ada 41 persen sekian belum terkafer data PPTP. Nantinya akan dibagi besok pada masing-masing kepala daerah,” terang Sherly.

“Dengan demikian, pekerja formal dan nonformal semua terlindungi dengan BPJS ketenagakerjaan terutama nelayan. Karena resiko kecelakaanya sangat tinggi seperti contoh kasus salah satu nelayan yang meninggal mendapat santunan 223 juta. Nah, ini semua kepala daerah setuju dengan program dan ini, karena sangat penting bagi kita,” tambah Sherly menutup. (*)

Penulis : iiN Afriyanti Hasan

Editor : Redaksi

Berita Terkait

DPRD Malut Setujui Tambahan Anggaran TPP ASN Rp 92,3 Miliar, Pemprov Diminta Tepat Sasaran
80 Jemaah Umrah Diberangkatkan Pemprov Malut, Layanan hingga Uang Saku Ditanggung
Pemprov Malut Bangun 40 Rumah Masyarakat Adat O’Hongana Manyawa
21 Polisi Kena PTDH, GP Ansor Malut Apresiasi Ketegasan Kapolda
Sekolah Kedinasan Jadi Rebutan, 198 Peserta Malut Adu Strategi di Simulasi CAT
Nurcholis, Dokter Spesialis Saraf Pulang Mengabdi di Bumi Hibualamo
Dari Sirah ke Aksi, Muslimat-Fatayat NU Malut Perkuat Ketahanan Keluarga
RSU Tidore Dukung FKG UMMU

Berita Terkait

Senin, 7 September 2026 - 22:38 WIT

DPRD Malut Setujui Tambahan Anggaran TPP ASN Rp 92,3 Miliar, Pemprov Diminta Tepat Sasaran

Senin, 7 September 2026 - 20:23 WIT

80 Jemaah Umrah Diberangkatkan Pemprov Malut, Layanan hingga Uang Saku Ditanggung

Senin, 7 September 2026 - 19:15 WIT

Pemprov Malut Bangun 40 Rumah Masyarakat Adat O’Hongana Manyawa

Senin, 7 September 2026 - 16:41 WIT

21 Polisi Kena PTDH, GP Ansor Malut Apresiasi Ketegasan Kapolda

Senin, 7 September 2026 - 14:38 WIT

Nurcholis, Dokter Spesialis Saraf Pulang Mengabdi di Bumi Hibualamo

Berita Terbaru