Kasedata.id – Memasuki usia ke-27, Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe menargetkan percepatan pembangunan yang lebih merata, dengan menitikberatkan pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sherly dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Maluku Utara dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Maluku Utara, Senin (12/10/2026). Mengusung tema “Tumbuhnya Harus Terasa”, pemerintah menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diterjemahkan menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat di 10 kabupaten/kota.
Dalam pidatonya, Sherly mengingatkan bahwa pembentukan Provinsi Maluku Utara 27 tahun silam bukan sekadar perjuangan menghadirkan pemerintahan dan anggaran sendiri. Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan ikhtiar untuk memastikan generasi penerus memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, serta kesejahteraan yang adil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, capaian pembangunan harus diukur bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi dan besarnya investasi, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan petani, nelayan, pelaku usaha kecil, dan keluarga di pelosok daerah.
Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Tantangan Pemerataan Masih Besar
Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 21 persen pada 2025. Pada 2026, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 19 persen, dengan sejumlah indikator ekonomi daerah terus menunjukkan perkembangan.
Perkembangan kawasan industri juga menjadi salah satu penggerak ekonomi. Kawasan industri yang sebelumnya berkisar satu hingga dua kawasan kini berkembang menjadi tiga kawasan. Peresmian ekspor perdana bauksit dan nikel oleh Presiden RI turut menandai perkembangan hilirisasi, dengan tambahan investasi baru yang disebut mencapai Rp 27 triliun.
Secara kumulatif, investasi kawasan industri dalam rilis pemerintah disebut mencapai sekitar Rp 475,85 triliun. Sementara itu, aktivitas industri pengolahan, termasuk di Pulau Obi, memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Kehadiran PT Harita di wilayah tersebut disebut menyerap sekitar 30.000 tenaga kerja.
Meski demikian, Sherly mengakui pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Pemerintah daerah dituntut memperkuat hubungan antara investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, dan pengembangan usaha masyarakat.
Arah kebijakan ke depan adalah memastikan kekayaan sumber daya alam Maluku Utara memberikan nilai tambah yang lebih luas, bukan hanya tercermin dalam angka pertumbuhan ekonomi.
Jalan Provinsi Digenjot, Target 300 Kilometer hingga 2027
Infrastruktur jalan menjadi salah satu pekerjaan besar Pemprov Maluku Utara. Dari sekitar 1.000 kilometer jalan yang menjadi kewenangan provinsi, tingkat kemantapan jalan baru mencapai 46 persen.
Pada 2025, pembangunan jalan provinsi mencapai sekitar 25 kilometer. Capaian tersebut meningkat menjadi 125 kilometer pada 2026, sehingga total pembangunan jalan yang dilaporkan selama dua tahun mencapai 150 kilometer dengan kualitas hotmix.
Pemerintah menargetkan pembangunan tambahan 150 kilometer pada 2027. Dengan demikian, total jalan yang dibangun ditargetkan mencapai 300 kilometer. Selanjutnya, sisa sekitar 250 kilometer jalan provinsi ditargetkan dituntaskan pada 2028–2029.
Selain jalan provinsi, pembangunan jalan tani juga menjadi perhatian untuk mendukung akses produksi pertanian dan perkebunan. Sepanjang 2025–2026, pembangunan jalan tani dilaporkan mencapai 150 kilometer. Pada 2027, targetnya ditingkatkan menjadi 200 kilometer dengan penerapan inovasi teknologi stabilisasi tanah yang tengah disiapkan Dinas Pekerjaan Umum agar jalan lebih tahan lama dan sesuai dengan karakteristik wilayah.
Upaya memperkuat konektivitas juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Pada tahap pertama, sebanyak 31 jembatan dilaporkan selesai, sedangkan tahap kedua direncanakan mencakup tambahan 30 jembatan.
Pembangunan jalan melalui program Inpres Jalan Daerah turut mendukung konektivitas di 10 kabupaten/kota, dengan alokasi yang disebut mencapai sekitar Rp 300 miliar pada 2025 dan Rp 240 miliar pada tahun berikutnya. Pemerintah juga menyoroti peningkatan fasilitas pelabuhan cepat untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan masyarakat antarpulau.
Target Bedah Rumah Naik hingga 10.000 Unit
Di sektor perumahan, Pemprov Maluku Utara mendorong peningkatan jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki melalui program bedah rumah dan dukungan pemerintah pusat. Pelaksanaan program perumahan pada 2025 tercatat mencapai sekitar 700 rumah, kemudian meningkat menjadi 1.200 rumah pada 2026. Pada 2027, pemerintah menargetkan perbaikan 1.500 rumah melalui program Kementerian PKP.
Di sisi lain, dukungan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga diperjuangkan melalui sinergi dengan DPRD dan DPR RI. Dari target awal sekitar 5.300 rumah pada 2026, sebanyak 4.542 rumah dilaporkan telah terverifikasi.
Untuk tahun mendatang, pemerintah menargetkan kuota bantuan perumahan dapat mencapai 10.000 rumah yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Peningkatan tersebut diharapkan memperluas akses keluarga berpenghasilan rendah terhadap hunian yang lebih layak. Pemerintah juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Pendidikan Diperkuat, Beasiswa dan Pelatihan Kerja Diperluas
Sherly menegaskan pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia Maluku Utara. Pada 100 hari pertama kepemimpinannya bersama Sarbin Sehe, pemerintah telah mengintegrasikan layanan SMA, SMK, dan SLB sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
Program beasiswa bagi putra-putri Maluku Utara juga akan diperluas. Dari kuota awal sekitar 1.000 beasiswa reguler, pemerintah menargetkan peningkatan kuota pada 2027. Pemprov Maluku Utara juga menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi ternama, di antaranya Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, IPB University, dan Universitas Gadjah Mada, melalui jalur afirmasi maupun kuota khusus bagi putra-putri daerah.
Selain akses pendidikan tinggi, pemerintah menaruh perhatian pada kesiapan tenaga kerja lokal menghadapi kebutuhan industri. Kehadiran Politeknik Ketenagakerjaan di Maluku Utara menjadi salah satu program yang didorong untuk mencetak tenaga kerja terampil dan siap memasuki dunia kerja, termasuk sektor industri.
Pada aspek sarana pendidikan, anggaran revitalisasi SMA dilaporkan mencapai Rp 92 miliar pada tahun sebelumnya dan Rp 51 miliar pada tahun berjalan. Pemerintah juga tengah mengupayakan tambahan sekitar Rp 40 miliar. Koordinasi dengan 10 pemerintah kabupaten/kota terus dilakukan untuk menangani kendala revitalisasi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, yang membutuhkan keterlibatan pemerintah sesuai kewenangannya.
Layanan Kesehatan Diperluas, Rumah Sakit dan Puskesmas Direvitalisasi
Pemerintah juga mendorong pemerataan pelayanan kesehatan agar masyarakat tidak harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh layanan medis yang dibutuhkan.
Pada 2026, pelayanan operasi jantung telah diresmikan di Halmahera Utara dan Ternate. Pada 2027, pemerintah mengupayakan pengembangan layanan kesehatan di sejumlah rumah sakit.
Dukungan pemerintah pusat juga diarahkan pada peningkatan fasilitas kesehatan di Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu. Bantuan untuk fasilitas rumah sakit di wilayah tersebut disebut mencapai Rp 150 miliar, termasuk dukungan fasilitas ICU, CT-Scan, dan ruang operasi untuk bayi prematur.
Pemprov turut menyiapkan revitalisasi rumah sakit regional, termasuk di Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Tidore Kepulauan, melalui dukungan anggaran Kementerian Kesehatan. Renovasi rumah sakit tipe B yang bangunannya telah berusia lama juga direncanakan masuk dalam program 2027, sepanjang dukungan anggaran memungkinkan.
Sementara itu, Dinas Kesehatan terus mengejar revitalisasi puskesmas di berbagai wilayah dengan alokasi anggaran yang disebut mencapai Rp 51 miliar. Untuk pasien yang membutuhkan kemoterapi, pemerintah juga menyoroti penyediaan rumah singgah di Sulawesi guna membantu keluarga yang menjalani pengobatan di luar daerah.
APBD 2027 Rp 3,57 Triliun, Konektivitas Jadi Prioritas
Arah pembangunan tersebut akan ditopang melalui kebijakan APBD 2027. Dalam pidatonya, Sherly memaparkan rencana pendapatan daerah sebesar Rp 3,57 triliun, meningkat sekitar 25,5 persen, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp 800 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 3,8 triliun atau meningkat sekitar 54 persen dibandingkan APBD induk 2026. Sekitar 30 persen dari anggaran 2027 diprioritaskan untuk konektivitas, meliputi pembangunan jalan, jembatan, dan sektor perhubungan.
Di bidang pengentasan kemiskinan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 3 persen dan tingkat pengangguran berada di kisaran 2,5 persen. Salah satu intervensi yang disiapkan menyasar sekitar 13.000 keluarga miskin ekstrem.
Pemerintah juga menyiapkan penguatan sektor pertanian dan perkebunan melalui program bibit kelapa mencakup 15.000 hektare, serta pembukaan 3.000 hektare lahan baru. Dukungan bagi petani dan nelayan juga diarahkan melalui penguatan akses usaha, bantuan sarana produksi, dan kerja sama lintas sektor.
Pada sektor perikanan, Bank BRI disebut telah mendukung fasilitasi 1.000 KUR bagi nelayan, termasuk bantuan mesin 15 dan 20 PK. Dukungan CSR dari sejumlah perusahaan dan lembaga juga mencakup bantuan 32 unit mesin, mobil jenazah, dan ambulans.
Sementara itu, program modal kerja sebesar Rp 4 juta turut didorong untuk membantu pengembangan usaha masyarakat. Skema yang dipaparkan mencakup cicilan sekitar Rp 100.000 hingga Rp 180.000 per minggu, dengan tenor pelunasan enam bulan sampai satu tahun. Pemerintah juga merencanakan pembukaan dua cabang baru layanan Perindagkop pada 2027, sehingga totalnya menjadi tujuh cabang.
Pemprov Siapkan Rp 250 Miliar untuk Cicilan DBH
Di sisi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 300 miliar dalam APBD perubahan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH), termasuk kewajiban tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya secara proporsional. Pada 2027, pemerintah merencanakan alokasi Rp 250 miliar untuk melanjutkan pembayaran secara bertahap.
Perbaikan tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian. Pemprov menargetkan peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK hingga di atas 90, sekaligus mendorong aparatur bekerja dengan integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran.
Sherly : Pembangunan Maluku Utara Harus Dikerjakan Bersama
Menutup pidatonya, Sherly menegaskan pembangunan Maluku Utara tidak dapat dibebankan kepada gubernur dan wakil gubernur maupun pemerintah provinsi semata. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.
“Membangun Maluku Utara tidak bisa menjadi pekerjaan satu gubernur, wakil gubernur, satu jajaran pemerintahan, atau satu kelompok politik. Provinsi ini diperjuangkan bersama, maka masa depannya pun harus dibangun bersama,” tegas Sherly.
Ia menekankan pemerintah harus bekerja dengan integritas, DPRD mengawal kebijakan anggaran, pemerintah kabupaten/kota memastikan pelayanan menjangkau masyarakat, serta dunia usaha menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah.
Memasuki usia ke-27, tantangan Maluku Utara bukan hanya mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan memastikan pembangunan jalan, rumah layak huni, sekolah, fasilitas kesehatan, dan kesempatan kerja benar-benar menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terluar.
Melalui tema “Tumbuh Harus Terasa” pemerintah berharap pertumbuhan daerah dapat berjalan seiring dengan pemerataan manfaat pembangunan, sehingga kekayaan Maluku Utara menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
“Dirgahayu ke-27 Provinsi Maluku Utara, Tumbuhnya Harus Teras,” pungkas Gubernur Sherly Tjoanda menutup pidatonya. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
