Kasedata.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara menemukan realisasi belanja perjalanan dinas pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Tahun Anggaran 2025 tidak sesuai ketentuan. Dari permasalahan ditemukan yakni belanja perjalanan dinas tumpang tindih senilai Rp361.250.000 belum dikembalikan ke kas daerah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, belanja perjalanan dinas di Dinkes Halbar totalnya mencapai Rp1.355.960.000. BKP menemukan pelaksanaan perjalanan dinas tidak sesuai kondisi sebenarnya serta pembayaran perjalanan dinas yang tumpang tindih.
Dalam pemeriksaan, BPK menyoroti adanya perjalanan dinas yang dilaksanakan secara bersamaan berdasarkan tanggal surat tugas dan waktu pelaksanaan. Kondisi ini menjadi salah satu persoalan dalam pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kendati, telah dilakukan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp923.910.000. Namun, masih terdapat sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp432.050.000.
Sisa tersebut terdiri atas Rp70.800.000 dari permasalahan perjalanan dinas lainnya dan Rp361.250.000 dari pembayaran perjalanan dinas yang tumpang tindih.
Temuan BPK ini menjadi perhatian terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan Dikes Halbar terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang menggunakan keuangan daerah.
Pengembalian seluruh kelebihan pembayaran ke kas daerah menjadi bagian penting dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Maluku Uara. Karena itu, penyelesaian sisa kewajiban itu perlu mendapat perhatian pemerintah daerah melaluo instansi terkait.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Halbar belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait temuan BPK tersebut hingga berita ini diterbitkan. (*)
Penulis : Iin Afriyanti
Editor : Sandin Ar
