Kasedata.id – Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos, meminta Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) ikut serta mengawal dan memperjuangkan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) di sektor pertambangan demi pembangunan infrastruktur dan ekonomi daerah.
Menurut Sherly, tingginya investasi dan pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan peningkatan penerimaan daerah. Dengan begitu, kekayaan sumber daya alam yang dieksploitasi dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi lokal.
Permintaan itu disampaikan Gubernur Sherly saat menghadiri pembukaan Temu Profesi Tahunan (TPT) XXXV PERHAPI di Bela Hotel Ternate, Selasa (17/11/2026).
Dalam paparannya, Sherly menyoroti kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi Malut yang mencapai 34 persen dengan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menyebut, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Malut telah menembus Rp133 triliun. Namun, capaian ekonomi ini belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan daerah.
” PERHAPI harus bantu mentransformasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini agar berbanding lurus dengan pertumbuhan APBD Malut melalui DBH,” ujarnya di hadapan para praktisi dan akademisi pertambangan.
Menurut Gubernur perempuan ini, peningkatan DBH menjadi penting karena Maluku Utara masih menghadapi persoalan pembangunan infrastruktur terkait konektivitas antarwilayah. Dari sekitar 1.100 kilometer ruas jalan provinsi, tingkat kemantapan jalan baru mencapai 46 persen.
Artinya, masih terdapat sekitar 600 kilometer ruas jalan yang membutuhkan penanganan, pembangunan jembatan dan pelabuhan untuk membuka akses ekonomi masyarakat.
Sherly menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan kebutuhan mendasar untuk memperkuat aktivitas ekonomi warga.

Ia menyebut sekitar 60 persen penduduk Maluku Utara bekerja sebagai petani dan 20 persen lainnya sebagai nelayan. Kedua kelompok ini membutuhkan dukungan konektivitas agar hasil produksi dapat dipasarkan dengan biaya logistik yang lebih efisien.
“Kalau wilayah sudah terkoneksi, petani dan nelayan bisa mengirim produknya dengan mudah. Biaya logistik turun, margin keuntungan mereka lebih banyak, dan pada akhirnya Nilai Tukar Petani serta Nelayan akan jauh lebih tinggi,” jelasnya.
Selain sektor pertambangan, Sherly juga mendorong agar efek berganda industri ekstraktif dapat memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah, seperti kelapa, cengkeh, pala, dan hasil perikanan.
Menurutnya, pengembangan sektor non-tambang membutuhkan dukungan infrastruktur dasar dan investasi agar komoditas lokal memiliki nilai tambah serta mampu memperluas sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia mengingatkan, aktivitas pertambangan harus meninggalkan warisan pembangunan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Malut, bukan hanya menghasilkan angka produksi dan pertumbuhan ekonomi.
“Kalau ditanya nanti 10 tahun lagi, apa dihasilkan dari hilirisasi tambang di Maluku Utara? Yang dihasilkan adalah eksplorasi ini menghasilkan pajak. Pajak itu namanya dana bagi hasil, dan dana bagi hasil itu dipakai untuk membangun jalan dan jembatan,” pungkasnya.
Karena itu lewat forum TPT PERHAPI XXXV, Gubernur Sherly berharap kalangan profesional dan praktisi pertambangan harus ikut mendorong kebijakan yang memastikan kontribusi pembangunan di sektor pertambangan terhadap daerah semakin nyata, terutama dalam memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.(*)
Penulis : Ilham
Editor : Sandin Ar




![Kapita Banau atau Banau Kapita Bin Alum Bin Abdul Gani [dok : istimewa]](https://kasedata.id/wp-content/uploads/2026/11/IMG_20261118_182311-225x129.jpg)
![Plt.Kepala Dinas Perindag Malut, M. Ronny Saleh, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Perdagangan Antarwilayah yang digagas Kemendag RI di Hotel Mercure, Kota Bandung, Jawa Barat [dok : kasedata]](https://kasedata.id/wp-content/uploads/2026/11/IMG_20261118_182328-225x129.jpg)

