Wagub Lantik Tiga Pejabat Definitif, Tekankan Meritokrasi dan Integritas

Kamis, 19 November 2026 - 12:11 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe saat memimpin pelantikan tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Malut, Sofifi. || Foto : Kasedata.id

Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe saat memimpin pelantikan tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Malut, Sofifi. || Foto : Kasedata.id

Kasedata.id – Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, mengingatkan para pejabat agar tidak menjadikan jabatan sebagai kebanggaan semata, tetapi membuktikan kepercayaan yang diberikan melalui kinerja dan pelayanan nyata kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Sarbin saat memimpin pelantikan tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, di Aula Nuku, lantai IV Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Kamis (19/11/2026).

Pelantikan ini sekaligus menandai pengisian jabatan definitif pada sejumlah posisi strategis pemerintahan. Salah satunya Zulkifli Bian yang kini resmi menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara setelah sebelumnya menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Selain Zulkifli, Sarbin juga melantik Dedy Kotambunan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Maluku Utara dan Mulyadi Tutupoho sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Mulyadi sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perpustakaan.

Pengangkatan ketiga pejabat tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/KEP/JPTP-MU/011/XI/2026 tertanggal 18 November 2026.

Dalam arahannya, Sarbin menegaskan bahwa jabatan dalam pemerintahan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah dan kepercayaan yang harus dijawab dengan tanggung jawab. Setiap pejabat dituntut menunjukkan loyalitas, integritas, serta kemampuan dalam menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing.

Ia mengingatkan bahwa tantangan birokrasi saat ini semakin besar karena penyelenggaraan pemerintahan berada dalam pengawasan masyarakat. Kritik publik, menurutnya, harus menjadi bahan introspeksi dan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan, bukan justru dihindari.

Baca Juga :  Pemprov Malut-LKPP Perkuat Kerja Sama, Benahi Kompetensi dan Tata Kelola Pengadaan

“Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak cukup dibangun melalui janji, pernyataan, ataupun program di atas kertas. Ukuran keberhasilan pemerintahan terletak pada hasil kerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Wagub berharap pejabat yang baru memperoleh kepercayaan harus segera menunjukkan kemampuan, memahami persoalan di lingkungan kerjanya, serta menghadirkan langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai tantangan pemerintahan.

Perhatian Sarbin juga tertuju pada pembenahan birokrasi, terutama pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN). Ia menekankan bahwa profesionalisme pemerintahan sangat bergantung pada kemampuan menempatkan aparatur sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Penerapan sistem merit, kata dia, harus menjadi landasan dalam penataan jabatan. Prinsip menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap pengambilan keputusan kepegawaian.

Ia mengingatkan agar penempatan pejabat tidak dipengaruhi kedekatan maupun kepentingan tertentu. Kapasitas, pengalaman, kemampuan teknis, penguasaan tugas, dan rekam jejak kinerja harus menjadi pertimbangan utama.

“BKD Maluku Utara di bawah kepemimpinan pak Zulkifli Bian yang memiliki peran strategis dalam manajemen ASN. BKD dituntut memperkuat tata kelola kepegawaian agar lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kualitas aparatur,” ujarnya.

Sarbin juga mendorong percepatan pembenahan administrasi kepegawaian melalui pemanfaatan teknologi digital dan layanan elektronik. Dengan sistem yang semakin modern, pengelolaan ASN diharapkan lebih mudah, adil, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ia turut mengingatkan agar hak-hak pegawai dipenuhi secara jelas dan konflik kepentingan tidak mendapat ruang dalam birokrasi.

Baca Juga :  Harhubnas 2026, Wagub Sarbin Tekankan Keselamatan dan Konektivitas Transportasi

Di sektor pelayanan publik, Sarbin memberikan perhatian khusus terhadap transportasi. Sebagai provinsi kepulauan, Maluku Utara membutuhkan konektivitas darat dan laut yang semakin baik agar mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi antardaerah dapat berjalan lancar.

Ia meminta sektor perhubungan tidak hanya berorientasi pada urusan administrasi, tetapi juga memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat sebagai prioritas utama.

Kepada Dedy Kotambunan yang kini resmi menjabat Kepala Dinas Perhubungan, Sarbin berharap kepercayaan tersebut segera diterjemahkan menjadi peningkatan kinerja dan pembenahan sistem transportasi di Maluku Utara.

Di hadapan para pejabat yang dilantik, Sarbin kembali mengingatkan bahwa jabatan memiliki batas waktu, sementara tanggung jawab atas amanah harus dijalankan sebaik-baiknya.

“Jabatan itu bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk melayani,” harapnya.

Ia menyebut semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul, bukan hanya kepada pimpinan, tetapi juga kepada masyarakat, daerah, bangsa, dan negara.

Sarbin berharap ketiga pejabat yang baru dilantik mampu menjadi teladan bagi ASN lainnya, membangun budaya kerja yang berintegritas, serta menunjukkan bahwa kepercayaan dalam birokrasi harus selalu berbanding lurus dengan prestasi dan pengabdian.

“Jaga amanah ini, jaga integritas, dan buktikan kepercayaan yang diberikan melalui kerja nyata,” pungkasnya. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Wagub Sarbin Sehe Lantik Zulkifli Bian sebagai Kepala BKD Malut Definitif
Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif
Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik
Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan
Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project
Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata
DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak
Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:11 WIT

Wagub Lantik Tiga Pejabat Definitif, Tekankan Meritokrasi dan Integritas

Kamis, 19 November 2026 - 11:23 WIT

Wagub Sarbin Sehe Lantik Zulkifli Bian sebagai Kepala BKD Malut Definitif

Rabu, 18 November 2026 - 20:38 WIT

Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif

Rabu, 18 November 2026 - 17:59 WIT

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Selasa, 17 November 2026 - 22:25 WIT

Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project

Berita Terbaru

Ilustrasi pelantikan

Sofifi

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:59 WIT