Kasedata.id – Kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate memberlakukan retribusi parkir di kawasan Benteng Oranje mulai 21 November 2026 disorot publik. Pemerintah Kota diminta membuka dasar hukum dan administrasi penetapan lokasi itu agar tidak menimbulkan polemik serta ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Demikian disampaikan praktisi hukum, Ahmad Nurrahman Nassim.
Ia, mengatakan pemerintah kota memang memiliki kewenangan memungut retribusi parkir sepanjang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan itu harus disertai kejelasan mengenai objek retribusi, penetapan lokasi, tarif, hingga mekanisme pengelolaannya.
Menurut Ahmad, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak serta-merta menjadi legitimasi untuk melakukan pungutan tanpa memastikan seluruh persyaratan administrasi dan ketentuan hukum terpenuhi.
“Pemerintah kota memang memiliki kewenangan memungut retribusi. Tetapi dalam negara hukum, setiap pungutan terhadap masyarakat harus memiliki dasar hukum yang jelas, objek yang sah, tarif yang terukur, serta mekanisme pelaksanaan yang transparan,” ujarnya kepada kasedata.id, Sabtu (21/11/2026).
Ia mempertanyakan apakah kawasan Benteng Oranje telah ditetapkan secara resmi sebagai lokasi parkir berbayar, termasuk status pengelolaan dan pihak yang diberikan kewenangan melakukan pemungutan.
“Pertanyaan hukumnya sederhana, apakah kawasan Benteng Oranje sudah ditetapkan secara resmi sebagai lokasi parkir berbayar? Bagaimana status pengelolaan lokasi itu? Siapa yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan? Berapa tarif yang berlaku, dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban uang yang dipungut dari masyarakat? Ini harus dijelaskan oleh Dinas Perhubungan Ternate,” tegasnya.
Ahmad menilai pemasangan papan pemberitahuan di lokasi belum cukup untuk menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dishub perlu menjelaskan landasan hukum, prosedur pemungutan, rincian tarif, identitas petugas resmi, mekanisme pembayaran, hingga saluran pengaduan.
Ia juga mengingatkan bahwa Benteng Oranje merupakan situs cagar budaya yang memiliki nilai sejarah dan menjadi salah satu identitas Kota Ternate. Karena itu, pengelolaan parkir di kawasan itu harus mempertimbangkan penataan ruang, aksesibilitas masyarakat, kepentingan publik, serta perlindungan terhadap kawasan bersejarah.
“Jangan sampai kawasan bersejarah yang seharusnya menjadi ruang publik, ruang edukasi, dan destinasi wisata justru dikelola dengan pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pungutan. Pemerintah kota harus mampu menyeimbangkan kepentingan peningkatan PAD dengan kepentingan publik dan pelestarian kawasan,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad mendesak Dishub Kota Ternate membuka dokumen penetapan lokasi parkir, dasar penentuan tarif, sistem pemungutan, serta tata kelola pendapatan retribusi di kawasan Benteng Oranje.
Menurutnya, transparansi merupakan bagian penting dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
“Kalau kebijakan ini memang memiliki dasar hukum yang kuat, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tertutup. Publik berhak mengetahui bagaimana kebijakan itu ditetapkan dan bagaimana uang yang dipungut akan dikelola. Kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, apabila ditemukan praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan, penetapan objek yang bermasalah secara administrasi, atau penarikan retribusi oleh pihak yang tidak berwenang, pemerintah harus segera melakukan evaluasi melalui mekanisme hukum dan administrasi pemerintahan.
Ahmad menambahkan kebijakan peningkatan PAD tidak boleh mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, pelayanan, dan perlindungan hukum.
” Dishub Ternate harus memberikan penjelasan terbuka terkait dasar penetapan Benteng Oranje sebagai kawasan parkir berbayar agar kebijakan itu memiliki kejelasan hukum dan dapat dipahami masyarakat” pungkasnya. (*)
Penulis : Haerun
Editor : Sandin Ar


![Ahmad Nurrahman Nassim, S.H. [dok : kasedata.id]](https://kasedata.id/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260920_003536-225x129.jpg)


![Sekretaris PGRI Kota Ternate, Ikbal Ahmad, saat menghadiri technical meeting Liga Pelajar II tingkat SD se-Kota Ternate [dok : kasedata.id]](https://kasedata.id/wp-content/uploads/2026/11/IMG_20261121_140157-225x129.jpg)
![Technical meeting Liga pelajar II tingkat SD se-Kota Ternate [dok : kasedata.id]](https://kasedata.id/wp-content/uploads/2026/11/IMG_20261121_131428-225x129.jpg)
