Home / Daerah

Dana 11 Miliar Difokuskan Pelayanan JCH asal Maluku Utara

Redaksi Kasedata

Rabu, 16 April 2025 - 16:48 WIT

URL berhasil dicopy

Kadri Laetje (tengah), Ketua PPIHD Provinsi Malut. || Doc : Istimewa

Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 miliar untuk mendukung penuh pelayanan Jama’ah Calon Haji (JCH) asal Maluku Utara.

Anggaran yang bersumber dari APBD Pemprov Malut Tahun 2025 itu mencakup seluruh kebutuhan jama’ah mulai dari asrama haji Ngade Ternate hingga asrama haji Sudiang Makassar sampai ke proses pemulangan dari Makassar ke Ternate.

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Malut, Kadri Laetje, dalam konferensi pers pada Senin kemarin, (14/4/2025), menegaskan bahwa Pemprov Malut dalam hal ini Gubernur Sherly Tjoanda Laos berkomitmen memberikan pelayanan haji yang optimal.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemerintah melalui panitia penyelenggara haji akan berupaya memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, kesehatan dan ketepatan dalam proses penyelenggaraan haji tahun ini,” ucapnya.

Mantan Pj Bupati Kabupaten Halsel itu mengatakan, seluruh biaya pemberangkatan dan pemulangan jamaah tertuang dalam anggaran APBD Pemprov Malut.

“Pemerintah memutuskan untuk tidak menggunakan penerbangan reguler, melainkan sepenuhnya menggunakan skema charter flight dari Bandara Baabullah Ternate ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dan sebaliknya saat pemulangan,” jelas Kadri.

Ia berharap seluruh proses, mulai dari keberangkatan sampai pada pemulangan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kepuasan kepada para jama’ah.

“Jadwal keberangkatan jama’ah haji dari 10 kabupaten/kota sebanyak 1.076 jama’ah yang akan tergabung dalam Kloter 13, 15, dan 17. Bulan Mei tanggal 8 beberapa daerah akan mulai memasuki Asrama Haji Ngade Ternate untuk istirahat dan persiapan sebelum diberangkatkan ke Makassar,” sebutnya.

PPIHD juga menaruh perhatian besar terhadap aspek kesehatan para jama’ah. Tahun ini, tim kesehatan menjadi komponen dominan dalam struktur kepanitiaan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi jama’ah yang membutuhkan layanan medis khusus.

“Kolaborasi antar panitia sangat penting karena jama’ah lansia mendominasi. Tentu memerlukan pendekatan dan pelayanan yang lebih sabar dan profesional,” pungkasnya. (*)