Ricuh Penolakan DOB Sofifi, Ini Kata Akademisi Unkhair Ternate

Rabu, 23 Juli 2025 - 20:37 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Masa Aksi DOB Sofifi/Akademisi Fakultas Hukum Unkhair Abdul Kadir Bubu || Dok : kasedata.id

Masa Aksi DOB Sofifi/Akademisi Fakultas Hukum Unkhair Abdul Kadir Bubu || Dok : kasedata.id

Kasedata.id — Aksi demonstrasi menolak pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara, yang digelar oleh ratusan warga Tidore Kepulauan, berujung ricuh pada Rabu (23/7/2025). Aksi  berlangsung panas ini terpantau saling serang antara warga yang pro dan kontra dengan menggunakan batu.

Bahkan tersebar video di media sosial memperlihatkan ada massa aksi membawa senjata tajam. Hal ini menciptakan kekhawatiran akan potensi bentrokan lebih besar. Situasi ini memantik keprihatinan dari akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate.

Akademisi Fakultas Hukum Unkhair Abdul Kadir Bubu, menilai bahwa polemik ini telah melampaui batas wacana administratif.

“Dinamika yang berkembang sudah masuk pada ranah resistensi sosial dan kultural. Disatu sisi, Kesultanan Tidore secara konsisten menolak DOB Sofifi. Sementara disisi lain masyarakat Oba tetap bersikukuh memperjuangkannya,” ujarnya kepada media di Ternate.

Dade, sapaan akrab Abdul Kadir mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap status Sofifi sebagai calon ibu kota definitif.

“Kita tidak bisa memaksakan satu lokasi jika itu justru menimbulkan ketegangan sosial. Pemerintah harus mempertimbangkan lokasi alternatif yang lebih netral demi menjaga stabilitas jangka panjang,” tegasnya.

Sebagai solusi, Dade mengusulkan dua wilayah alternatif seperti Sidangoli dan Kao-Malifut. Kedua wilayah ini, menurutnya, memiliki jejak historis dalam wacana pemekaran Maluku Utara di masa awal, serta potensi strategis secara geografis dan sosial.

Baca Juga :  Pintu Masuk Nusantara Open Piala Presiden Prabowo Terbuka Lebar

“Pendekatan terhadap penentuan ibu kota provinsi tidak boleh semata-mata politis. Harus ilmiah, historis, dan berbasis musyawarah. Tujuan kita adalah menghindari lahirnya luka sejarah baru yang bisa memperdalam konflik antarwarga,” tandasnya.

Dade menambahkan, pemerintah pusat harus hadir sebagai penengah yang adil dan mendengarkan semua suara, baik dari Kesultanan Tidore maupun masyarakat pendukung DOB Sofifi.

” Supaya keputusan yang diambil tidak menciptakan ketegangan yang berkelanjutan,” tandasnya.  (*)

Penulis : Ilham Mansur

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

DWP Ternate Dorong Produk Lokal Jadi Ekonomi Keluarga
PUPR Malut Uji Teknologi Stabilisasi Tanah, Jalan Tani Tanpa Sirtu Ditargetkan Mulai 2027
Wagub Sarbin Lepas 40 Regu Gerak Jalan Indah Pelajar Meriahkan HUT ke-27 Malut
KORMI Sula Resmi Dilantik, Bidik Olahraga Masyarakat Desa
HUT ke-27 Malut Bukan Sekadar Seremoni, Dikbud Gembleng Generasi Berkarakter
Dikbud Malut Semarakkan HUT ke-27 Lewat Kirab Pesona Kie Raha Nusantara
RSUD Chasan Boesoirie Genap 24 Tahun, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan
Sistem Merit Pemprov Malut Diuji, ASN Diminta Tuntaskan Survei INAgov

Berita Terkait

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 20:14 WIT

DWP Ternate Dorong Produk Lokal Jadi Ekonomi Keluarga

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 16:16 WIT

PUPR Malut Uji Teknologi Stabilisasi Tanah, Jalan Tani Tanpa Sirtu Ditargetkan Mulai 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 12:53 WIT

Wagub Sarbin Lepas 40 Regu Gerak Jalan Indah Pelajar Meriahkan HUT ke-27 Malut

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 12:52 WIT

KORMI Sula Resmi Dilantik, Bidik Olahraga Masyarakat Desa

Jumat, 9 Oktober 2026 - 20:26 WIT

HUT ke-27 Malut Bukan Sekadar Seremoni, Dikbud Gembleng Generasi Berkarakter

Berita Terbaru

Ternate

DWP Ternate Dorong Produk Lokal Jadi Ekonomi Keluarga

Sabtu, 10 Okt 2026 - 20:14 WIT