Kementan Dorong Hilirisasi Komoditas Perkebunan di Maluku Utara

Kasedata.id — Kementerian Pertanian (Kementan) RI berkomitmen mendorong program hilirisasi pertanian di sektor komoditas perkebunan khususnya di Provinsi Maluku Utara.

Hal itu disampaikan Kepala Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI, Dr. Kardiyono, saat menghadiri Rapat Koordinasi Hilirisasi  yang digelar di Ballroom Bella Hotel Ternate, Selasa (28/10/2025).

“Hari ini kami bersama Pak Menteri, para kepala daerah, dan dinas pertanian baik di Maluku maupun Maluku Utara menyampaikan program diversifikasi pertanian untuk komoditas perkebunan,” ujar Kardiyono.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan, setelah program penanaman pangan berjalan dengan baik, fokus pemerintah akan beralih pada pengembangan komoditas perkebunan. Menurutnya, Maluku Utara memiliki potensi besar untuk dikembangkan di sektor ini.

“Ada tiga komoditas prioritas perkebunan yang sedang kami dorong secara nasional  periode 2025–2027 yaitu kelapa, pala, dan kakao. Tiga komoditas ini menjadi sasaran utama di Maluku Utara,” jelasnya.

Kardiyono menyebutkan, pada tahun 2025 telah tersedia 3.150 benih tanaman yang sebagian besar sudah didistribusikan ke wilayah Maluku Utara. Selain itu, penyediaan pupuk dan dukungan tenaga kerja juga telah disiapkan untuk mendorong semangat petani.

“Benih sudah sebagian besar didropping, penyediaan pupuk juga disertai dengan dukungan tenaga kerja sebagai bentuk insentif agar petani semakin semangat menanam,” terangnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan pemerintah juga menyiapkan biaya untuk persiapan lahan, penanaman, hingga penyediaan bahan baku industri agar kebutuhan industri komoditas dapat terpenuhi.

“Skema operasi penanaman dilakukan bertahap — dimulai dari kelapa, dilanjutkan pala, lalu kakao. Jika kakao sudah meluas dan produksinya meningkat, kita dorong lagi ke arah pengembangan produk olahan kakao,” tutur Kardiyono.

Menurutnya, konsentrasi program hilirisasi ini bukan hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga untuk menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan petani di Maluku Utara.

Ia menambahkan, hampir semua kabupaten/kota di Maluku Utara telah memiliki agroekosistem yang sesuai dengan komoditas perkebunan prioritas tersebut. Karena itu, Kementan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui dinas pertanian dalam penyiapan lahan dan tenaga kerja.

“Petani akan dilibatkan langsung dalam program ini. Mereka difasilitasi melalui skema Hari Ongkos Kerja (HOK) sebagai upah tenaga kerja. Sedangkan penyiapan lahan dan penanaman, pemerintah menyiapkan dukungan sebesar Rp1,6 juta per hektare yang akan diterima langsung oleh setiap petani,” pungkasnya. (*)

Penulis : Sukarsi Muhdar

Editor : Sandin Ar